Semarang, Jatengaja.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan ada lima kebijakan yang menjadi fokus dalam pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan.

Pertama terkait perluasan konservasi laut sehingga mampu mencapai target 30% produk kelautan pada tahun 2050.

Kedua, penangkapan ikan secara terukur agar populasi ikan terjaga dan tidak over fishing. Ketiga, peningkatan budidaya untuk menciptakan produk perikanan yang menjadi championnya negara.

• SIG Miliki Fasilitas Pemusnahan Bahan Perusak Ozon (BPO) Pertama di Asia Tenggara
• Telkom dan Injourney Kembangkan Platform Pariwisata
• 10 Danau Terdalam di Dunia, Ada yang Berkedalaman 1.641 Meter
• 100 Guru Ikuti Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka
• Pemerintah Salurkan BBM Solar Subsidi untuk Nelayan Seharga Rp6.800 per Liter

Keempat adalah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil karena serangannya adalah pragmatisme ekonomi sehingga harus dicegah.

“Kalau pesisirnya rusak maka laut juga tidak sehat dan kemudian bencana lebih mudah,” kata Menteri Keluatan dan Perikanan pada Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia dan Seminar Nasional di Universitas Diponegoro, Semarang, Selasa (20/9/2022).

Sedangkan yang kelima, bulan cinta laut yaitu dalam setahun ada satu bulan nelayan diminta tidak menangkap ikan tetapi membersihkan sampah di laut.

“Kami berikan kompensasi kepada nelayan yang tak menangkap ikan serta ikut membersikan sampah laut,” ujarnya.

Selain itu imbuh Trenggono, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan patroli sebagai pencegahan pencurian ikan di perairan Indonesia. Paling rawan adalah daerah Natuna Utara dan perbatasan dengan Filipina.

“Tahun ini kami cuma menangkap sebanyak lima kapal asing, lebih kecil dari tahun lalu,” ujarnya.

Kapal tersebut kemudian diserahkan ke kejaksaan dan nanti akan diserahkan kepada nelayan untuk kepentingan produksi.

Sementara, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam kesempatan sama mendorong perguruan tinggi dan sektor lainnya untuk bahu-membahu mengedukasi terkait pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan.

“Di antaranya terkait over fishing atau penangkapan ikan berlebihan dan juga adanya potensi bencana di pesisir selatan dan utara Jawa,” kata Ganjar. (-)