Semarang, Jatengaja.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyiapkan anggaran Rp60 miliar untuk program bantuan kepada masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Anggaran diambil dari anggaran Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2% dan anggaran Belanja Tidak Terduga Pemprov Jateng.

“Kita sedang hitung ulang kondisi dari masyarakat yang terkena dampak akibat kenaikan BBM. Sudah rapat, kurang lebih ada sekitar Rp60 miliar anggaran yang sudah disiapkan untuk membantu masyarakat,” katanya di Semarag, Kamis (8/9).

• Pedagang Pasar : Kenaikan BBM dan Rencana Kenaikan Cukai Picu Lonjakan Harga
• Nestle Bangun Pabrik Baru di Kawasan Industri Batang Senilai Rp3,3 Triliun, Akan Beroperasi 2023
• Imbas Kenaikan BBM, Ongkos Kirim Belanja Online Akan Naik 25 Persen
• Pemprov Jateng Bebaskan Denda dan Tunggakan Pajak, Serta Gratiskan Bea Balik Nama
• Pastikan Operasional Baik dan Efisien, SIG dan Pelindo Perkuat Sinergi

Ganjar meminta agar menghitung betul siapa dan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Umpama dari sisi transportasi yang sangat membutuhkan itu angkutan umum kecil, ojek online maupun ojek konvensional, pelaku UMKM, nelayan, petani, pelaku pariwisata dan lainnya.

“Saya minta semuanya dihitung satu persatu kebutuhannya termasuk alokasi anggarannya,” tandas Gubernur Jateng.

Bantuan-bantuan yang disiapkan di antaranya bantuan sosial seniai Rp8,7 miliar kepada 11.667 penerima, Kartu Jateng Sejahtera, premi asuransi nelayan bagi 10.000 orang, subsidi tarif pada Trans Jateng sebesar Rp17,9 miliar.

Subsidi biaya operasional melaut sebesar Rp4,7 miliar untuk 14.375 nelayan kecil, bantuan bahan baku untuk 1.810 industri kecil menengah sebesar Rp905 juta.

Selain itu, akan diberikan juga bantuan sosial untuk 4.224 kru angkutan umum dan 17.000 driver ojek online sebesar Rp12,7 miliar, dan dan bantuan bagi pelaku distribusi pangan sebesar Rp2,4 miliar.

Masih ada lagi bantuan bahan bakar kendaraan wisata di lingkungan daya tarik wisata, bantuan bagi 2.264 kelompok tani pengguna alat dan mesin pertanian, subsidi bahan bakar alat-alat peternakan, dan bantuan BBM untuk kelompok petani pengelola penggilingan padi.

“Saya minta agar pemberian bantuan harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita mau kasih sembako pak, dicek dulu, jangan-jangan mereka tidak butuh sembako. Umpama nelayan mereka butuh aksesnya dipermudah, atau petani yang kemarin sulit membeli BBM di SPBU karena harus ada rekomendasi. Yang begini-begini harus dihitung,” ujarnya.

Untuk petani dan nelayan yang mengeluhkan kesulitan akses pembelian BBM, Ganjar mengatakan telah berkoordinasi dengan Pertamina agar membuat perlakuan khusus kepada kelompok nelayan agar dimudahkan.

Selain anggaran Rp60 miliar itu, Ganjar juga mengatakan akan melobi DPRD Jateng agar anggaran perubahan bisa digunakan untuk dampak kenaikan BBM, pengendalian inflasi serta penurunan angka kemiskinan.

“Kalau kawan-kawan DPRD setuju anggaran perubahan untuuk merespon itu, maka itu akan sangat baik. Selain mengandalkan anggaran negara, kita juga akan gerakkan Baznas dan CSR. Karena dua sektor itu juga potensinya besar. Jadi tidak hanya membantu yang terkena dampak langsung, mereka yang tidak terkena dampak langsung kenaikan BBM mesti kita tolong juga,” ujarnya. (-)