Semarang, Jatengaja.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menginstruksi kepada bupati dan wali kota menggunakan aspal nasional berbasis aspal Buton untuk pembanggunan infratruktur jalan di daerah masiang-masing.

Instruksi kepada bupati dan wali kota itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jateng kepada para kepala daerah.

Menurut Ganjar mengeluarkan SE Gubernur bagian dari implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Kalau aspal kita dari dalam negeri saja ada kenapa tidak mau menggunakan,” kata Ganjar usai menghadiri acara FGD terkait Strategi Percepatan Pembangunan Gender di Provinsi Papua Barat di Novotel Hotel Semarang, Jumat (30/9).

• UOB Indonesia Perkirakan Produk Domestik Bruto Tumbuh Menjadi 4,8 Persen
• SBI Pabrik Cilacap Raih Penghargaan ASEAN Energy Awards 2022
• IndiHome Bagikan Tiket Gratis Nonton Konser Westlife
• Perubahan APBD Jateng Segera Belanjakan untuk Menumbuhkan Ekonomi
• BPR Arto Moro Semarang dan BPR Lestari Bali Bahas Kolaborasi BPR se-Indonesia

Keluarnya SE Gubernur Jateng ini menindaklanjuti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak lagi impor aspal karena melihat potensi aspal sangat besar di Buton yakni mencapai 662 juta ton.

Gubernur Jateng menjelaskan selama ini telah menggunakan aspal Buton untuk jalan di halaman kantornya. Selain itu, beberapa ruas jalan di Jateng juga telah memakai aspal Buton dan hasilnya bagus.

“Kepada bupati dan wali kota kita sampaikan ini lho ada aspal yang bisa dipakai buatan dalam negeri, ayo kita gunakan,” tegasnya.

Mantan anggota DPR RI ini menegaskan harus punya kepercayaan diri dan mulai menggunakan produk-produk dalam negeri yang kualitasnya tidak kalah dari luar negeri.

Instruksi P3DN juga kembali disinggung Presiden Jokowi pada acara Pengarahan Presiden kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pangdam dan Kapolda di Jakarta Convention Center, Kamis 29 September 2022.

“Pak Presiden menyampaikan kurangi kemiskinan, tekan inflasi, koordinasikan antar daerah. bupati gubernur wali kota semua harus turun dan jangan lupa, gunakan produk dalam negeri. Nah produk dalam negeri itulah yang beberapa item itu kita dorong termasuk untuk urusan-urusan civil work,” ujar Ganjar.

Ganjar berharap implementasi P3DN bisa segera dilakukan oleh bupati dan wali kota. Apalagi untuk pengadaannya mudah dan transparan melalui e-katalog LKPP Provinsi Jateng.

“Setidaknya kalau ada kesempatan dipakai, yang penting nggak boleh ada kolusi dan korupsi,” tandasnya. (-)