Damaskus, Jatengaja.com - Mantan komandan oposisi Ahmed al-Sharaa ditunjuk sebagai presiden Suriah sementara selama masa transisi pemerintahan di negara tersebut, tergulingnya presiden Bashar al-Assad.

Kantor berita pemerintah Suriah SANA mengutip komandan Hassan Abdel Ghani melaporkan al-Sharaa telah ditunjuk sebagai presiden Suriah sementara sehingga digelar pemilihan presiden umum diadakan.

Sebagai presiden transisi Suriah, Al-Sharaa juga diberi kewenangan untuk membentuk dewan legislatif sementara untuk fase transisi. Lembaga yang akan melaksanakan tugasnya sampai konstitusi baru diadopsi.

• Nihil Laporan Kematian Hewan Ternak Kasus Penyakit Mulut dan Kuku di Jateng Melandai
• BMKG Ingatkan Februari 2025 Adalah Potensi Puncak Hujan Tertinggi di Jateng Berpotensi Bencana Hidrometeorologi
• Indosat Berkolaborasi dengan ZTE Hadirkan Teknologi Mikrowave Komunikasi Kecepatan Tinggi di Pulau Terpencil
• Menteri PU Targetkan Perbaikan Jalur Rel KA Terdampak Banjir di Grobogan Rampung Lima Hari ke Depan
• Dampak Bajir di Wilayah Jateng, Sejumlah Perjalanan KA Terlambat Datang di Jakarta

“Ini hari yang monumental. Ini memberikan kejelasan lebih lanjut tentang jalan ke depan bagi negara ini karena ada ambiguitas tentang seperti apa pemerintahan baru ini nantinya,” kata koresponden Al Jazeera Osama Bin Javaid, yang melaporkan dari Damaskus Rabu 30 Januari 2025.

Semua faksi militer di Suriah dibubarkan. Ini termasuk termasuk tentara dan pasukan keamanan Suriah serta Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang dipimpin al-Sharaa.

Semua sisa rezim al-Assad akan dibubarkan termasuk parlemen, konstitusi lama Suriah, dan Partai Baath Sosialis Arab al-Assad . Partai Baath didirikan oleh dua nasionalis Arab Suriah, Michel Aflaq dan Salah al-Din al-Bitar. Partai ini dan mengadopsi konstitusi pertamanya pada tahun 1947. Tujuan partai adalah menyatukan negara-negara Arab menjadi satu negara. Pada satu titik partai tersebut memerintah dua negara Arab, Irak dan Suriah.

Di Suriah, partai Baath menjadi sangat erat kaitannya dengan keluarga al-Assad yang mengambil alih kekuasaan pada tahun 1970. Selama beberapa dekade, keluarga tersebut menggunakan partai dan ideologi pan-Arabnya untuk mengendalikan negara.

Banyak jabatan militer senior dipegang oleh anggota sekte minoritas Alawite milik keluarga tersebut. Dan keanggotaan partai digunakan sebagai kedok untuk memberinya sifat nasionalis daripada sektarian. Setelah al-Assad digulingkan, banyak anggota pimpinan partai bersembunyi atau melarikan diri dari negara itu.

Pengumuman tersebut muncul selama pertemuan di Damaskus yang dihadiri oleh komandan kelompok bersenjata yang berjuang bersama HTS untuk menggulingkan al-Assad dari kekuasaan. Al-Sharaa disebut berusaha meyakinkan mereka bahwa mereka tidak hanya akan terwakili. Tetapi juga akan menjadi bagian dari Suriah yang baru.

Belum diketahui berapa lama masa transisi ini akan berlangsung. Ini karena belum ada jadwal bagi Suriah untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Al-Sharaa sebelumnya mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu di negara yang dilanda perang itu bisa memakan waktu hingga empat tahun.

Dalam beberapa minggu terakhir al-Sharaa telah bertemu dengan para pemimpin dan diplomat asing , pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa , dan jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan.

Minggu ini para menteri luar negeri Uni Eropa membahas masalah pencabutan sanksi terhadap Suriah pada pertemuan di Brussels. Beberapa sanksi Uni Eropa terhadap Suriah akan dicabut sebagai bagian dari langkah Uni Eropa yang lebih luas untuk membantu menstabilkan Damaskus.

Amerika Serikat dan Uni Eropa memberlakukan serangkaian sanksi yang melumpuhkan terhadap Suriah pada tahun 2011. Sanksi telah melarang Damaskus mengakses pasar modal dan pendapatan perdagangan. Pembatasan Barat pada dasarnya memutus hubungan ekonomi formal Suriah dengan dunia luar.

Al-Sharaa dan pemerintahannya telah menjelaskan kepada para pemimpin asing bahwa pencabutan sanksi sangat penting bagi masa depan Suriah.

Pemerintah Rusia terus merayu Suriah agar tetap mendapatkan akses ke dua pangkalan militernya di negara tersebut. Tetapi tampaknya Moskow dihadang tuntutan berat dari pemerintah baru di Damaskus.

Rusia pada Rabu 29 Januari 2025 mengatakan, pihaknya telah mengadakan diskusi terbuka dengan pemimpin baru Suriah. Pembicaraan dilakukan untuk mencoba mempertahankan dua pangkalan militer pentingnya.Tetapi Moskow menolak mengomentari apa yang dituntut Suriah sebagai balasan.

Namun sebuah sumber Suriah yang mengetahui diskusi tersebut kepada Reuters mengatakan, pemimpin baru Suriah Ahmed al-Sharaa telah mengajukan beberapa syarat. Salah satunya meminta agar Moskow menyerahkan mantan presiden Suriah Bashar al-Assad yang melarikan diri ke Rusia.

Kantor berita Suriah Sana di bagian lain melaporkan Damaskus juga menginginkan Rusia yang mendukung Assad dalam perang saudara di negara itu ikut bertanggungjawab. Moskow harus membangun kembali kepercayaan melalui tindakan konkret seperti kompensasi, rekonstruksi, dan pemulihan.

Ketika diminta untuk mengonfirmasi apakah Rusia telah diminta untuk mengembalikan Assad dan membayar kompensasi, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak berkomentar.

Rusia yang pasukannya mendukung Assad selama bertahun-tahun melawan oposisi Suriah berupaya mempertahankan pangkalan angkatan lautnya di Tartous dan pangkalan udara Hmeimim di dekat kota Latakia. Kehilangan keduanya akan menjadi pukulan telak bagi kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan di wilayah tersebut.

• Indosat Berkolaborasi dengan ZTE Hadirkan Teknologi Mikrowave Komunikasi Kecepatan Tinggi di Pulau Terpencil
• Menteri PU Targetkan Perbaikan Jalur Rel KA Terdampak Banjir di Grobogan Rampung Lima Hari ke Depan
• Dampak Bajir di Wilayah Jateng, Sejumlah Perjalanan KA Terlambat Datang di Jakarta

Dalam pembicaraan tersebut delegasi Rusia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Mikhail Bogdanov. Suriah juga menekankan bahwa pemulihan hubungan harus mengatasi kesalahan masa lalu. Selain itu menghormati keinginan rakyat Suriah dan melayani kepentingan mereka.

“Namun Rusia tidak bersedia mengakui kesalahan tersebut. Dan satu-satunya kesepakatan yang dicapai adalah melanjutkan diskusi,” kata sumber Suriah kepada Reuters.

Kementerian luar negeri Rusia hanya mengatakan telah terjadi diskusi terbuka mengenai seluruh rentang isu. Dikatakan kedua pihak akan melakukan kontak lebih lanjut untuk mencari kesepakatan yang relevan. Kementerian itu tidak merujuk secara khusus ke dua pangkalan tersebut. (-)

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Amirudin Zuhri pada 30 Jan 2025