Semarang, Jatengaja.com - Keberadaan lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masih dibutuhkan untuk pengawasan pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia.

Hal ini mengemukan dalam diskusi “Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum” digelar Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) di Hotel Santika Primier Semarang, Sabtu 20 September 2025.

Kegiatan yang dibuka Ketua Bawaslu Jateng, M Amin dengan menghadirkan nara sumber, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lukito, anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha dan Wahyudin Noor Aly, serta pegiat Pemilu Erik Kurniawan.

• Dukung Jateng Jadi Pusat Olahraga Berkuda, Pordasi Akan Bangun Trek Pacuan Kuda Modern di Batang
• Sekda Jateng Sebut Masih Butuh 16.458 Dokter Umum dan Spesialis
• Pemprov Jateng Selama Telah Gelar 1.565 Gerakan Pangan Murah, Omzet Capai Rp37 Miliar
• BRI Catat Penyaluran KPR Subsidi Rp14,65 Triliun Hingga Agustus 2025
• Rumah BUMN BRI Jadi Kunci Kesuksesan UMKM Fashion Bandung di Pasar Dunia

Heddy Lukito menyatakan, berbagai bentuk pelanggaran masih terjadi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia seperti money politics atau politik uang cenderung semakin meningkat.

Kondisi ini menyebabkan indeks demokrasi di Indonesia berada diperingkat 59 dari 167 negara dengan kategori cacat demokrasi.

“Keberadaan Bawaslu tetap diperlukan, bahkan mungkin sampai 100 depan, karena pelanggaran pemilu masih terjadi,” katanya.

Menurut anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, keberadaan lembaga Bawaslu tidak hanya dipertahankan, tapi juga perlu diperkuat dengan penambahan dan peningkatan sumber dana manusia (SDM).

Selain itu juga dukungan saran dan prasarana yang memadai, karena masih ada Bawaslu di kabupten dan kota yang belum mepunyai kantor sendiri serta kendaraan operasional.

“Kami mengusulkan Bawaslu perlu diberikan kewenangan membuat peradilan khusus pemilu agar penanganan pelanggaran bisa dilakukan secara cepat dan adil,” ujar anggota dewan asal Jawa Tengah ini.

Anggota Komisi II DPR RI lainnya, Wahyudin Noor Aly menyatakan kalau negara mau bagus, pintu masuknya melalui pemilu. Hasil pemilu akan menentukan orang yang akan menunduki jabatan-jabatan strategis yang mengatur persoalan negara.

Mantan anggota DPRD Jateng ini, menyebutkan memang pelaksanaan pemilu belum mengasilkan yang ideal karena masih terjadi pelanggaran.

“Saya rasa masih tetap perlu Bawaslu, karena ada Bawaslu saja masih banyak pelanggaran pemilu, apalagi kalau tak ada lembaga pengawasnya,” ujar Goyud panggilan Wahyudin Noor Aly.

Sementara, Ketua Bawaslu Jateng Muhamad Amin menyatakan penguatan kelembagaan adalah investasi penting untuk menjaga intrgritas pemilu menegakkan keadilan.

“Serta untuk memastikan setiap suara rakyat dihargai dan dapat mewujudkan pemilu yg semakin inklusif, akuntabel, dan semakin bermartabat,” katanya. (-)