Jakarta, Jatengaja.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, aturan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan terbit sebentar lagi atau diselesaikan September 2022 ini.

Dikatakan, revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM masih di tangan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Arifin menambahkan, aturan tersebut juga akan mengatur pengawasan di lapangan, terutama dalam penyaringan calon konsumen yang berhak membeli BBM bersubsidi.

"Revisi Perpres 191 masih dalam proses, mudah-mudahahan bisa selesai bulan ini," kata Arifin saat ditemui wartawan Jakarta Pusat pada Selasa, 6 September 2022, dikutip dari www.trenasia.com.

• Wali Kota Semarang Minta Siswa Investasi Ilmu dan Jaringan
• Ingin Dapat Bantuan Subsidi Upah yang Cair Bulan September, Ini Syaratnya
• Menag Luncurkan Aplikasi Ustadzkita untuk Bantu Masyarakat Cari Dai

Perlu diketahui, munculnya revisi perpres ini menjadi bagian penting untuk menanggulangi kebocoran dalam penyaluran BBM bersubsidi agar menjadi tepat sasaran.

Dijelaskan, Kementerian ESDM juga ikut mendorong upaya penambahan kuota BBM bersubsidi Pertalite dan solar agar mencegah terjadinya kelangkaan di lapangan.

Arifin menginginkan, pemenuhan stok BBM jangan sampai kekurangan untuk dalam negeri. Seperti yang diketahui penyaluran BBM bersubsidi Pertalite hingga Agustus 2022 sudah mencapai 19,5 juta kilo liter (kl) atau 83% dari total kuota tahun 2022 sebanyak 23,05 juta kl.

Lalu untuk solar sudah mencapai 10,9 juta kl atau telah terpakai 74% dari kuota sebesar 14,9 juta kl. Maka jika dilihat dari kuota yang tersisa untuk Pertalite hanya ada sebanyak 3,55 juta kl dan untuk solar di angka 4 juta kl atau hanya tersisa 26%. (-)