Semarang, Jatengaja.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bekerjasama dengan Bank Jateng meluncurkan sistem Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa.

Sebagai percontohan atau pilot project transanksi nontunai baru dilakukan di Desa Gondang, Cepiring, Kabupaten Kendal.

Nantinya, pada 2024, sebanyak 7.809 desa yang ada di Jateng akan menerapkan transaksi nontunai terhadap pengelolaan keuangan dan sumber-sumber pendapatan serta kekayaan desa.

• Sheikh Jassim Asal Qatar Bakal Pemilik Baru MU Memiliki Kekayaam Capai Rp5.331 triliun
• Kemenperin Konsisten Kembangkan Startup Dukung Kebutuhan IKM
• Petani di Cibadak Integrated Farming di Dorong Pasarkan Hasil Panen secara Online
• 523 Kades dan Sekdes di Temanggung Dibekali Cegah Korupsi
• IJTI Jateng Gelar Lomba Video Instragam Pariwisata Berhadiah Jutaan Rupiah

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng, Sumarno mengatakan, pemerintah bercita-cita menerapkan tansaksi nontunai, agar pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efisien, efektif, dan akuntabel.

“Dengan transaksi nontunai, semua datanya tercatat. Jadi, kalau orang mau minta pertanggungjawaban, tinggal buka, datanya ada semua,” katanya dilansir dari jatengprov.go.id, usai pada peluncuran sistem Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa, di Gradhika Bakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jateng Kota Semarang, Jumat 25 Agustus 2023.

Menurut Sumarno dengan transaksi nontunai, semua pasti masuk ke rekening penerima, sehingga akuntabilitas dapat lebih terjaga. Pihak yang berniat melakukan kecurangan pun akan susah, karena tercatat dan harus masuk ke penerima.

“Kalau mau nakal, pun harus komunikasi ke penerima. Itu juga komunikasinya tak mudah. Akuntabilitasnya lebih terjaga. Ini juga sudah dilakukan di pemerintah daerah, baik pemrintah pusat, dana APBN, APBD, semua menggunakan transaksi nontunai,” ujarnya.

Untuk teknisnya nanti akan diberikan pelatihan terlebih dulu, sehingga pihak desa akan paham jika semua transaksi akan dilakukan dengan nontunai.

Semisal dari dana desa mungkin melakukan bayar dengan pihak ketiga, atau pemberian gaji harus transfer atau tidak boleh ambil uang terus diberi.

“Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan pada 2024 semua desa melakukan transaksi nontunai. Pihak Bank Jateng juga sudah menyiapkan semua instrumennya,” jelas Sekda.

Pemprov Jateng, imbuh Sumarno akan membantu desa yang blindspot yang kaitannya dengan masalah jaringan internet.

• Jamkrindo Berkolaborasi dengan Dinkop Maluku dan Aplikasi Mitme.id Gelar Pelatihan Digitalisasi UMKM di Ambon
• Komitmen PLNE Rampungkan Proyek Strategis Nasional PLTMG 40MW
• Tatag Anggoro Pimpin Aspeknas Kota Semarang

“Diskominfo sudah siap. Kita juga ada 300-an desa yang sudah kita bantu,” tandasnya.

Sementara, Pelaksana Tugas Dirut Bank Jateng, Irianto Harko Saputro mengatakan, program itu sebetulnya sudah lama dan implementasi baru di Kendal. Harapannya akan dilakukan di semua desa.

“Saat ini terus menyiapkan semua perangkat, mulai dari perangkat keras dan lainnya. Kalau tadi yang diinformasikan di 2024 clear semua. Tapi ini mulai jalan, perlahan semua desa kabupaten/ kota akan melakukan itu. Transaksi total Rp7,8 triliun. Desanya 7.809 desa, kita siapkan. Kita dukung pemerintah,” ujarnya. (-)