PLTU Paiton Suplai 20% Listrik Jawa, Madura, dan Bali
Paiton, Jatengaja.com – PLTU Paiton yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, memiliki peran strategis dan menjadi tulang punggung pasokan listrik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali.
Anggota Komisi XII DPR RI, Muh Haris, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton dalam kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI yang berlangsung selama dua hari, 13–14 April 2025, di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
- Klaster Usaha Tenun Ulos Makin Berkembang Berkat Program Klasterkuhidupku BRI
- BRI Dukung UMKM Tembus Pasar Ekspor Lewat Pameran FHA-Food & Beverage 2025 di Singapura
- BRI Hadirkan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kinerja PLTU Paiton yang luar biasa. Saat ini, unit pembangkit ini mampu menyuplai sekitar 20 persen kebutuhan listrik untuk industri dan rumah tangga di tiga pulau besar tersebut,” ujar Haris.
Meski mencatatkan performa yang impresif, Haris mengingatkan pentingnya aspek keberlanjutan dalam setiap operasional pembangkit.
“Kinerja yang baik ini jangan sampai membuat kita abai terhadap aspek lingkungan. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan harus terus ditingkatkan agar produksi energi tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup,” katanya.
Muh Haris memastikan Komisi XII DPR RI akan terus mendukung kinerja PLN NP UP Paiton, baik dari sisi regulasi maupun penganggaran.
- Jadwal Cum Date BBRI Telah Ditetapkan, Investor Berpeluang Dapat Dividen Besar
- Serangan Balik China, Berlakukan Tarif Tambahan 84 Persen untuk Barang-Barang dari AS
- BI Sebut Harga Pangan dan Diskon Listrik Picu Jateng Alami Inflasi Maret 2025 Sebesar 1,43 Persen
“Komisi XII siap memberikan dukungan penuh agar PLN dapat terus berinovasi dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan keberlanjutan lingkungan,” tutur legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah I ini.
Kunjungan menjadi bagian dari upaya pengawasan dan dialog terbuka antara legislatif dan pengelola sektor energi nasional, guna memastikan pelayanan ketenagalistrikan berjalan optimal dan akuntabel di tengah tantangan transisi energi. (-)