Semarang, Jatengaja.com – Melalui program perpaduan pembangunan antardesa di Provinsi Jawa Tengah, diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi, peningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan kawasan perdesaan di Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 140 desa dan tersebar di 29 kabupaten.

“Yang jauh lebih penting bukan masalah terbentuknya, tetapi bahwa yang sudah terbentuk ini benar-benar bisa berjalan di kawasan-kawasan perdesaan untuk menopang pertumbuhan di kawasan perdesaan,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno dalam siaran persnya, di sela pembukaan Rakor Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Jateng, di Kantor Dispermasdesdukcapil Jateng, Senin (2/10/2023).

• Pakai Aplikasi Pake-Taktik, Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Jadi Mudah
• 5 Siswa Jateng Berprestasi Dapat Penghargaan dan Uang Pembinaan
• Kemenkeu Buka Suara Soal Tudingan Kemenperin Lesukan Industri Tekstil

Sekda menuturkan, Pemprov Jateng menargetkan pembangunan kawasan perdesaan 2023 sebanyak 146 desa yang tersebar di 29 kabupaten. Pihaknya optimistis pada akhir 2023, target 146 desa bakal tercapai, mengingat hingga Agustus 2023, pembangunan kawasan perdesaan Jateng telah mencapai 140 desa.

Sekda berharap, rakor TKPKP Jateng yang dihadiri berbagai unsur pemangku kepentingan itu, menjadi momentum untuk bersama-sama mengidentifikasi berbagai potensi yang ada di kawasan perdesaan, kendala yang dihadapi sekaligus mencari solusinya, serta perkembangan pembangunan kawasan perdesaan. Sehingga, upaya pembangunan kawasan perdesaan di Jateng, dapat berjalan dengan baik.

“Untuk model kawasannya sesuai dengan potensi yang ada. Seperti kawasan pertanian, peternakan, perikanan yang di daerah pantai, dan sebagainya. Jadi pengembangan kawasan ini lebih di sisi potensi yang ada di kawasan tersebut. Karena pembangunan kawasan perdesaan merupakan pembangunan antardesa di satu kecamatan dan kabupaten,” tuturnya.

Pelaksana Harian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermasdesdukcapil) Jateng, Nur Kholis menjelaskan, pemprov memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan yang ada di kabupaten dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Desa Pembanguan dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembangunan Kawasan Desa.

• UKM Binaan Telkom Ikuti China-ASEAN Expo
• Perkuat SDM, BPR Arto Moro - Untag Semarang Jalin Kerja Sama
• Platform Tomps Jadi Andalan Jaga Keakuratan Data Aset Digital BUMN

Mendasari kebijakan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 410/100 Tahun 2020 tentang TKPKP Provinsi Jateng, sebagai upaya sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan kawasan pedesaan oleh OPD provinsi, kabupaten, serta pembinaan kepada TKPKP kabupaten dalam mengangkat proyek yang sedang berjalan.

“Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan kejelasan dan pemahaman tentang pembangunan kawasan desa. Selain itu juga pelaksanaan pembentukan dan pengembangan kawasan pedesaan kewenangan provinsi sesuai dengan kebijakan yang berlaku, serta identifikasi program kegiatan dari OPD yang masuk dalam keanggotaan tim pengembangan kawasan perdesaan,” katanya. (-)