Semarang, Jatengaja.com - Pendapatan daerah Jawa Tengah pada 2026 ditargetkan naik sebesar 3,04% menjadi Rp23,74 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan lebih efisien turun 2,79%.

Sedangkan untuk pembiayaan daerah tercatat senilai Rp414,5 miliar, yang terdiri atas penerimaan pembiayaan Rp484,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan senilai Rp70 miliar.

Hal ini terungkap dalam Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

• Kick Off Liga Desa 2025 Resmi Dimulai
• UMP Jateng Akan Ditetapkan 8 Desember
• Penyaluran KUR Jateng Peringkat Pertama Nasional
• Dukung Pertumbuhan Ekonomi Jateng 2025, BI Terus Bersinergi dengan Berbagai Stakeholders
• Taj Yasin Lepas Kontingen Barongsai Jateng Ikuti Kejurnas di Bali

Penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan KUA dan PPAS APBD 2026 dilakukan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi dan pimpinan DPRD Jateng pada rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng Semarang, Kamis 20 November 2025.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan penurunan dana transfer ke daerah (TKD), tidak mengubah arah program prioritas Pemprov Jateng pada 2026 dengan fokus kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ia menegaskan fokus pembangunan tahun depan tetap mengarah pada ketahanan pangan, “Fokus tahun depan adalah swasembada pangan,” tegasnya.

Nota Kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2026, lanjutnya, menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD 2026.

Dalam rancangan yang disetujui, berbagai indikator ekonomi Jateng mencatatkan penguatan. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37%, naik dari tahun sebelumnya yang tercatat 4,93%.

Berdasarkan capaian itu, Pemprov Jateng memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 5% sampai 6%, dengan inflasi yang terjaga dengan perkiraan 1,5% hingga 3,5%.

Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, dari 4,78% menjadi 4,66%. Tren ini dinilai menjadi fondasi kuat, dalam prioritas pembangunan 2026.

Pemprov juga berupaya memperkuat strategi penerimaan pendapatan asli daerah. Antara lain melalui digitalisasi pembayaran pajak, optimalisasi pajak air permukaan, peningkatan kinerja BUMD, pendayagunaan aset pemerintah dan peningkatan layanan samsat.

Sementara, Ketua DPRD Jateng, Sumanto menjelaskan, terdapat penyesuaian anggaran pada APBD tahun 2026, karena dipengaruhi dari penurunan dana transfer pusat ke daerah.

“Prioritas anggaran tahun ini masih mengacu pada visi Gubernur untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional,” ujarnya. (-)