Semarang, Jatengaja.com - Penambahan 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah (Jateng) segera terealisasi, setelah Kementerian Investasi dan Hiliriasi/BKPM menjajikan percepatan perizinan.

Ke-12 kawasan industri baru itu tersebar di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Grobogan

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu menjanjikan penyelesaian perizinan ke-12 kawasan industri baru di Jateng tersebut paling lambat dalam 30 hari.

• Masuki Usia 15 Tahun, AHA Commerce Diakui Punya Budaya Kerja Positif
• Gelar SIGAP 2026, BI dan TPID Jawa Tengah Perkuat Rantai Pasok Pangan
• Perluas Akses Perbankan, Bank Arto Moro Hadir di Ngaliyan

Komitmen tersebut menjadi respons atas permintaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mempercepat perizinan investasi yang selama ini dinilai kurang lancar.

"Paling lama 30 hari. 12 Kawasan industri itu sudah disampaikan Pak Gubernur, ini lagi berproses, paling lambat 30 hari,” kata Todotua disela acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pembentukan Desk Investasi, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu 11 November 2026.

Todotua menyatakan akan segera memanggil 12 pelaku usaha kawasan industri tersebut untuk melakukan klarifikasi dan mempercepat penyelesaian administrasi perizinan.

Menurutnya, pengembangan kawasan industri menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menarik investasi dalam negeri maupun asing.

“Perizinan masih menjadi persoalan klasik investasi, terutama untuk proyek berskala besar dan berisiko tinggi yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian,” ujarnya.

Untuk itu, Kementerian Investasi dan Hiliriasi/BKPM membentuk Desk Investasi sebagai penghubung pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha untuk mengurai hambatan perizinan, persoalan lahan, hingga kebutuhan infrastruktur.

Jawa Tengah menjadi lokasi keempat pembentukan Desk Investasi setelah sebelumnya di Batam, Bali, dan Sumatera Utara.

Desk Investasi Berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, mencakup wilayah DIY dan Jawa Timur dengan fokus penanganan investasi bernilai di atas Rp1 triliun.

Sementara, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, percepatan perizinan menjadi kebutuhan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja.

“Pemprov Jawa Tengah telah mendorong 12 kabupaten/kota menyiapkan potensi kawasan industri baru dengan luas minimal 50 hektare dan sesuai tata ruang,” katanya.

Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi lokasi investasi baru yang ditawarkan kepada calon investor untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Selain perizinan, Pemprov Jateng juga menyiapkan infrastruktur penunjang kawasan industri, antara lain pengembangan dry port di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

• Buruh dan Pengusaha Jateng Dialog Bahas Upah Layak
• 75 Peserta Ikuti Training for Trainer Pembelajaran Mendalam Kekhasan SIT
• Masyarakat Marasa Optimis Kondisi Perekonomian Jawa Tengah Tetap Terjaga Baik

Luthfi menyambut pembentukan Desk Investasi sebagai langkah memperkuat kepastian berusaha sekaligus mempercepat penyelesaian kendala yang dihadapi investor.

“Desk nanti sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi masalah-masalah investasi,” katanya.

Ia berharap kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pengembangan kawasan industri, serta memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah. (-)