Jakarta, Jatengaja.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto, akan mengajukan praperadilan setelah menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin siang, 13 Januari 2024.

Pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ini terkait dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan dugaan perintangan penyidikan yang melibatkan Harun Masiku.

Hasto diperiksa selama sekitar 3,5 jam di Gedung KPK, Jakarta Selatan. Pemeriksaan dimulai pada pukul 09.59 WIB dan berakhir pada pukul 13.25 WIB. Selama pemeriksaan, Hasto memberikan keterangan kepada penyidik KPK.

• Direktur LHKPN Komisi Pemberatan Korupsi, Herda Helmijaya Dilantik Jadi Pj Bupati Kudus
• Berhasil Kendalikan Inflasi 2024, Pemprov Jateng Berikan Penghargaan Kepada 12 Anggota TPID Eksternal
• BRI dan KPK Membangun Fondasi Anti Korupsi yang Lebih Kuat dengan Gelar Sosialisasi
• Telkom - IBM Bermitra Hadirkan Layanan Artificial Intelligence Inovatif
• Di Tengah Kesibukan Sebagai Anggota Polisi, Aiptu Maryono Sempatkan Ngajar Ngaji Anak-Anak

Dalam keterangannya kepada media, Hasto menyatakan komitmennya untuk memberikan keterangan sebaik mungkin. Ia menegaskan akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mendukung upaya penegakan hukum.

“Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya," terang Hasto, usai diperiksa di gedung KPK, di Jakarta, Senin, 13 Januari 2024.

Ronny Talapessy, kuasa hukum Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa kliennya siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk penahanan. Ronny menambahkan bahwa Hasto tetap bersikap tenang dan percaya diri dalam menghadapi proses hukum ini. Setelah menjalani pemeriksaan, Hasto tidak ditahan oleh KPK.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keputusan mengenai penahanan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik. Hingga saat ini, Hasto tetap berada dalam status sebagai saksi.

"Segala sesuatunya Mas Hasto sudah sampaikan, sudah siap. Dengan kepala tegap dan mulut tersenyum," ujar Ronny.

Hasto membawa serta surat kepada pimpinan KPK, yang isinya meminta agar pemeriksaannya ditunda. Alasan penundaan ini adalah adanya proses praperadilan yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto berharap KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan tersebut.

"Namun, sebagaimana diatur di dalam Undang-undang tentang hukum acara pidana bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan Praperadilan," tambah Hasto.

Hasto menekankan bahwa dirinya memiliki hak untuk mengajukan praperadilan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai kelanjutan pemeriksaannya kepada pimpinan KPK.

• Pengembang Properti Optimistis Dukung Program 3 Juta Rumah
• Dampak Deforestasi dalam Kebijakan Ketahanan Pangan dan Energi
• Ribuan Ekor Sapi di Jateng Terkena Penyakit Mulut dan Kuku, Ini Langkah Dilakukan Disnakkeswan

Di sisi lain Ketua KPK RI, Setyo Budianto, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima surat permohonan penundaan penyidikan dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Saya belum dapat laporan dari penyidik atau dari Kedeputian Penindakan," ungkap Setyo dalam keterangan tertulis terpisah.

Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat posisi Hasto Kristiyanto sebagai salah satu petinggi PDIP. Publik menanti kelanjutan proses hukum yang melibatkan dirinya, termasuk hasil dari praperadilan yang diajukannya. (-)

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Imam Hatami pada 13 Jan 2025