Turunkan Angka Kemiskinan, Pemprov Jateng Libatkan 123 Perguruan Tinggi

Salatiga, Jatengaja.com - Guna menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov) Jateng) telah menggandeng sebanyak 123 perguruan tinggi negeri dan swasta.

Gubernur Jawa Tengah (Jateng),  Ahmad Luthfi menyatakan telah mengajak perguruan tinggi terlibat langsung dalam pengentasan kemiskinan melalui penelitian, pendataan, dan pendampingan masyarakat hingga tingkat desa.

“Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan kemiskinan, salah satunya melibatkan 123 perguruan tinggi,” katanya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis 15 Oktober 2026.

• Bos Kosmetik Martha Tilaar Meninggal Dunia, Ini Perjalanan Bisnisnya
• Kapolda Jateng Tegaskan Bakal Tindak Tegas Premanisme Berkedok Penagihan Utang
• Jateng akan Dijadikan Role Model Penanganan Tuberkulosis di Seluruh Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2026 turun menjadi 9,21 persen, dibandingkan atas Maret 2025 sebesar 9,48 persen. 

Jumlah penduduk miskin di Jateng juga berkurang sebanyak 81.250 orang, dari 3,37 juta menjadi 3,29 juta orang.

Sedangkan 123 perguruan tinggi yang menjalin kerja sama, terdiri atas 49 perguruan tinggi pada 2025 dan 74 perguruan tinggi pada 2026.

Kolaborasi tersebut mencakup KKN tematik, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, penanganan stunting, hingga pengembangan teknologi desalinasi air.

“Leterlibatan kampus penting untuk memperkuat ketepatan sasaran program. Sebab, penanganan kemiskinan tidak cukup melalui bantuan sosial atau perbaikan rumah, tetapi juga harus menyentuh persoalan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga,” ujar gubernur Jateng.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar dalam kesempatan sama mengatakan, pemerintah terus menggeser pendekatan dari bantuan sosial menuju pemberdayaan agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi.

“Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain,” ujar Muhaimin seusai kegiatan.

Ia menambahkan strategi pemberdayaan difokuskan pada pendidikan, akses permodalan dan tanah, serta penguatan ekosistem ekonomi. Secara nasional, terdapat lebih dari 16.500 desa di 88 kabupaten yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan.

Dalam Rakornas tersebut juga dilakukan deklarasi komitmen perguruan tinggi dalam program beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat desa tahun 2027, yang melibatkan UKSW, Udinus, Unissula, dan Universitas Nusa Cendana.

• Pemprov Jateng Buka Peluang Kerja Sama Pendidikan Tinggi dengan Malaysia
• Akhir November 2026, Jateng akan Luncurkan Program Gentengisasi
• Ratusan Ribu Pelajar Prancis Turun ke Jalan Tuntut Peningkatan Dana Pendidikan

Dalam laporan pelaksanaan Rakornas disebutkan, para rektor merencanakan sekitar 2.000 beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat atau putra-putri desa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya perguruan tinggi untuk menjawab persoalan masyarakat secara terukur dan berbasis data.

“Kampus tidak hanya sekadar berada di menara gading, tetapi kampus terlibat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dalam pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.(-)