Perundungan dan Kekerasan Seksual di Sekolah, Tingkatkan Inklusivitas dan Toleransi

Selasa, 11 Januari 2022 10:24 WIB

Penulis:Sulistya

Editor:Sulistya

11 jan kekerasan anak.jpg
Penyerahan Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengarahan Gubernur Jateng kepada Kepala SMA dan SLB di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Kantor Gubernur. (Jatengaja.com/Humas Pemprov Jateng)

Semarang, Jatengaaja.com  – Belakangan ini, banyak kasus perundungan dan kekerasan seksual marak terjadi di lingkungan pendidikan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Panowo menuturkan, kalangan pendidik diminta mengubah perilaku di lingkungan sekolah sehingga inklusivitas terbangun.

Inklusivitas dan toleransi ditekankan gubernur kepada guru untuk diterapkan di lingkungan sekolah. 

"Kita sedih nggih bapak ibu, kemarin muncul di media banyak banget terjadi pelecehan seksual, maaf, pemerkosaan guru ke murid itu piye coba? Nah saya pengin panjenengan harus menjaga itu, betul-betul. Saya juga tidak akan ada toleransi soal itu. Didiklah anak untuk punya karakter yang bagus," ujar gubernur saat pengarahan Penyerahan Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengarahan Gubernur Jateng kepada Kepala SMA dan SLB di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Kantor Gubernur, Senin (10/1).

Ganjar mengungkapkan, inklusivitas menjadi penting karena faktanya masih banyaknya kasus perundungan di lingkungan sekolah.

"Lha saya mendorong untuk mereka menyiapkan inklusifitas yang ada di sekolahan mereka. ya karena banyak hal yang kita mesti membangun moderasi toleransi itu, karena seringkali bullying terjadi, kekerasan seksual terjadi," ujarnya.

Apalagi belakangan, marak adalah kasus kekerasan seksual dan melibatkan guru.

"Maka saya titipkan, kok beberapa hari ini kita melihat kasus-kasus kekerasan seksual dari gurunya ya, jadi kita sedih juga," kata gubernur.

Ganjar menitip pesan agar mengubah perilaku di lingkungan sekolah sehingga inklusivitas terbangun. Jika sulit, Ganjar membuka pintu komunikasi melalui kepala dinasnya untuk konsultasi.

"Kalau ada sesuatu yang lain bisa komunikasi dengan kami, dan nanti kita secara kebijakan bisa kita rapatkan kalau memang dibutuhkan sebuah kebijakan baru," tegasnya.

Selain itu, Ganjar juga menegaskan kepala sekolah terkait praktik pungutan liar atau pungli yang sering muncul laporan kepadanya.

"Komplain publik itu satu, 'pak ganjar kenapa ada pungli'. Jadi kalau yang di luar ketentuan selalu masyarakat mengatakan pungli. Meskipun sebenarnya itu kadang-kadang kesepakatan dari komite," katanya. (-)