OTT Bupati Sukoharjo, KPK Sita Barang Bukti Logam Mulia dan Uang Miliaran Rupiah

Jakarta, Jatengaja.com - Lakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa logam mulia, uang tunai, dan valuta asing senilai miliaran rupiah.

Hal ini disampaikan juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, terkait OTT terhadap Bupati Sukoharjo, Eti Suryani dan sejumlah orang di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 9 Juli 2026. 

"Tim mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun valas, ada Dolar Australia, kemudian juga ada Dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah," ujar juru bicara KPK Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 10 Juli 2026 dilansir dari Infopublik.id.

• Bos Gobel Grup, Rachmat Gobel Meninggal Dunia Berikut Gurita Bisnisnya
• Terbukti Selingkuh dan Konsumsi Sabu, Aiptu Nuridin Dipecat dari Polri
• Gubernur Jateng Merasa Prihatin Bupati Sukoharjo Terjaring OTT KPK
• LAZiS Jateng Gelar Wonderful Muharram
• Jumlah Kuota Peserta Borobudur Marathon 2026 Ditambah Jadi 12.500 Pelari.

Menurut Budi, penyidik KPK masih mendalami modus, pihak yang menjadi korban, serta keterkaitan barang bukti dengan dugaan tindak pidana tersebut. 

"Perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Sukoharjo,” tandasnya.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan di wilayah Sukoharjo tersebut, KPK mengamankan sebanyak 18 orang untuk menjalani pemeriksaan awal di Mapolresta Solo. 

Dari jumlah tersebut, sembilan orang, termasuk Bupati Sukoharjo, Etik  Suryani  dibawa ke kantor KPK di Jakarta guna menjalani pemeriksaan lanjutan. 

Kloter pertama tiba di Gedung Merah Putih KPK berjumlah empat orang, salah satunya Bupati Sukoharjo dan tiga orang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Sedangkan lima orang lainnya terdiri atas tiga ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan dua pihak swasta segera menyusul ke dibawa ke kantor KPK.

KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. 

Hasil pemeriksaan, termasuk kemungkinan penetapan tersangka, konstruksi perkara, dan pasal yang disangkakan, akan diumumkan secara resmi dalam konferensi pers setelah proses gelar perkara selesai dilakukan.

KPK menegaskan proses penyelidikan dan pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut. (-)