KPK Luncurkan 10 Desa Antikorupsi, Salah Satunya Desa Banyubiru di Jateng

Semarang, Jatengaja.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan 10 desa menjadi percontohan antikorupsi, salah satuna adalah Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Selain Desa Banyubiru lainnya adalah Desa Cibir Wetan, Jawa Barat; Desa Kumbung, NTB; dan Desa Detusoko Barat, NTT; Desa Sukojati, Jawa Timur; Desa Kamang Hilia, Sumatera Barat; Desa Hanura, Lampung; Desa Pakatto, Sulsel; Desa Kutuh, Bali; dan Desa Mungguk, Kalimantan Barat.

Peluncuran 10 desa antikorupsi dilakukan Ketua KPK Komjen (Purn), Firli Bahuri di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Selasa (29/11).

• Wagub Jateng: Anggota Korpri Terus Berikan Layanan yang Memudahkan Masyarakat
• Berikut Kelebihan dan Kekurangan Bahan Bakar Solar B40
• Telkom Terima Penghargaan Internasional Global Best Practice Sustainability di Taipei
• Obat Tradisonal Mengandung Bahan Kimia Obat Dinilai Cespleng, Padahal Dampak Jangka Panjangnya Membahayakan
• Pengguna Nontunai BRT Trans Jateng Baru 1,45 Persen

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Gubernur Ganjar Pranowo yang hadir dalam acara tersebut berharap semangat antikorupsi bisa terus menggema dan dimulai dari tingkat desa.

“Saya sudah perintahkan aja Inspektorat dan Dispermasdes Jateng membuat satu kabupaten satu desa antikorpsu. Saat ini sudah punya 29 desa antikorupsi semua dalam penilaian. Alhamdulillah ada benchmark Desa Banyubiru,” katanya.

Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang menjadi desa dengan kategori istimewa dengan nilai terbaik di antara sepuluh Desa Antikorupsi lainnya. 

“Berharap hasil penilaian dari Desa Banyubiru bisa direplikasi ke 7.809 desa di Jateng,” tandasnya.

Ganjar mengatakan, pelaksanaan program ini tidak akan sulit karena kepala daerah khususnya bupati bisa mendorong itu dengan melihat contoh yang sudah ada.

“Jadi ini bukan cerita sulit, hanya butuh satu aja, mau atau tidak melakukan,” ujar Gubernur Jateng.

Sementara, Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi kinerja Ganjar dan seluruh jajaran di Jawa Tengah dalam menjaga budaya antikorupsi. 

“Kepala daerah akan memastikan seluruh aspek manajemen itu berjalan. Mulai perencanaan sampai pengawasan termasuk di dalam penganggaran,” katanya.

Mantan Wakapolda Jawa Tengah itu mengatakan, kepala daerah mempunyai peranan penting membantu kerja KPK dalam pencegahan korupsi.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo imbuh Firli telah melaksanakan itu dengan kemudahan pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintahan yang baik.

“Itulah cita-cita kita bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi. Kalau Pak Ganjar sudah melaksanakan, kita terima kasih,” ujaarnya. (-)