Gubernur Jateng Minta Pengawasan MBG Diperketat Guna Cegah Keracunan Makanan

Semarang, Jatengaja.com - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta agar pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperketat untuk cegah keracunan makanan,

Untuk itu, gubernur Jateng meminta seluruh dapur penyedia MBG memperketat proses pengolahan, kebersihan, dan pengawasan makanan, supaya kejadian keracunan makanan tidak terulang.

“Kasus keracunan tidak terulang kembali. Keamanan pangan tidak boleh ditawar karena ini program struktural, maka harus kita laksanakan,” kata Luthfi pada rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Senin 6 Oktober 2025.

• Kredit Konsumer BRI Naik Sebesar 10,65%, Jadi Motor Pemulihan Ekonomi
• Program Desa Peduli Sumber Air Dukung Ketahanan Lingkungan
• Sinergi Perbankan Dorong UMKM
• PBSI Jateng Gelar Hydroplus Kejurprov Bulutangkis Total Hadiah Rp150 Juta
• Sport Tourism Indonesia Mendunia Bersama BRI di MotoGP Mandalika 2025

Rapat koordinasi dihadiri sekitar 4.000 peserta, terdiri dari  mitra SPPG, ahli gizi, bupati dan wali kota, instansi terkait di lingkungan Provinsi Jateng. 

Luthfi menegaskan kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.

“Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG,” ujarnya.

Saat ini, imbuh gubernur Jateng telah beroperasi 1.596 SPPG dan ditargetkan terus bertambah hingga akhir tahun. 

Ia juga meminta kepada Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Ini bukan sekadar formalitas. Surat itu harus diiringi dengan inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” tandasnya.

Luthfi menambahkan program MBG memiliki multi efek yang luar biasa, tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah.

“Program ini multi-efek. Bisa menumbuhkan ekonomi lokal karena bahan bakunya dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM daerah,” katanya.

Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyampaikan, secara nasional sudah ada lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi. 

“Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi, yakni 1.596 SPPG atau sekitar 50 persen dari standar nasional,” ujarnya.

Dadan menyatakan, BGN akan akan memperketat standar operasional melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur. Seluruh pengelola SPPG menyiapkan alat rapid test pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, serta menyediakan rekaman CCTV dapur untuk pengawasan pusat.

Ke depan BGN bersama lintas kementerian seperti Kemenkes, BPOM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kemendagri akan terus bersinergi melakukan pengawasan terpadu. (-)