Wonosobo, Jatengaja.com - Pemerintah pusat melalui kementerian sosial (Kemensos) pada tahun 2025 akan memberikan bantuan sosial kepada sebayak 3.476.830 keluarga penerima manfaat di Jawa Tengah.

Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf menyatakan, program bantuan sosial (bansos) ini harapannya seperti arahan Presiden, menjadikan kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2026 dan tahun 2029 kemiskinan di bawah 5 persen.

“Keluarga penerima manfaat di Jawa Tengah pada tahun 2025 sebanyak 3.475.830 orang,” katanya dalam acara pertemuan dengan pilar-pilar kesejahteraan sosial di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Minggu (1/6/2025).

• BRI Liga 1 2024/2025 Jadi Bukti Nyata Sepak Bola Bisa Gerakkan Ekonomi Rakyat
• Ribuan Warga Lantunkan Sholawat dan Doa Bersama Ahmad Luthfi - Taj Yasin
• BRI Laporkan Pertumbuhan UMKM yang Konsisten dan Menjanjikan
• BRI Bawa Perubahan Lewat Urban Farming dan Dukungan pada Perempuan
• Gelar Operasi Aman Candi 2025, Polda Jateng Amankan 730 Pelaku Premanisme

Oleh karenanya, lanjut Syaifullah, koordinasi bersama pilar-pilar kesejahteraan sosial tersebut perlu dilakukan agar ke depan punya langkah yang sama. Sebab, Presiden Prabowo Subianto telan memberikan instruksi kepada menteri, gubernur, bupati, dan wali kota supaya memadukan seluruh program di lapangan agar hasilnya efektif.

Untuk itu, harus dimulai dari awal, datanya harus sama lebih dulu. Setelah data beres, kemudian perencanaan, selanjutnya perencanaan serta implementasinya.

“Setelah itu baru monitoring evalusia. Kita harapkan nanti outcome-nya itu bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujar Mensos.

Kondisi pilar Kesejahteraan Sosial di Jateng antara lain Pendamping PKH sebanyak 4.986 orang, TKSK 543 orang, PSM 5.333 orang, TAGANA 1.064 orang, Pelopor perdamaian (Pordam) 28 orang, dan Pendamping Rehabilitasi sosial 111 orang. Pilar-pilar ini yang menjadi ujung tombak dalam verifikasi data.

Sementara, Gubernur Jateng Luthfi menekankan pentingnya kesamaan dan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini akan memudahkan intervensi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

"Kolaborasi dengan pemerintah pusat terkait data itu sangat penting, sehingga intervensi pembangunan di wilayah kita, khususnya kemiskinan ekstrem bisa dilakukan bersama-sama," kata Luthfi.

Luthfi menjelaskan, angka kemiskinan di Jawa Tengah sesuai data BPS per September 2024 adalah 9,58%. Sementara angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 adalah 0,89%.

Untuk menangani kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki integrasi program dengan pemerintah pusat sampai kabupaten/kota dan desa/kelurahan. Salah satu di antaranya adalah bantuan sosial.

Intervensi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sudah dilakukan kepada desa yang masuk kategori miskin. Intervensi yang dilakukan oleh Pemprov Jateng antara lain penerapan 3 strategi, yakni pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin, peningkatan pendapatan keluarga miskin, serta mengurangi wilayah-wilayah kantong kemiskinan.

Salah satu implementasinya adalah menggenjot pelaksanaan Program Satu OPD Satu Desa Dampingan untuk percepatan penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem di 1.287 desa prioritas di 35 kabupaten dan kota. (-)