JUSTINA.png

Calon Kepala Daerah Temui Serikat Pekerja dan Pertimbangkan Rancangan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek untuk Dibatalkan

Serikat Pekerja Tuntut Pembatalan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024, Soroti Nasib Buruh

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja. 

jatengaja.com

Serikat Pekerja Nilai Pasal Tembakau di PP 28/2024 Rugikan Buruh, Minta Dibatalkan

IMG_30042020_050106__822_x_430_piksel_.jpg

Serikat Pekerja Minta Calon Kepala Daerah Hentikan Rencana Kemasan Rokok Polos untuk Lindungi Pekerja Tembakau

 (PD FSP RTMM-SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran para pekerja di sektor tembakau akibat rencana pemberlakuan kebijakan kemasan polos tanpa merek. 

Demi Perlindungan Pekerja Tembakau, Serikat Pekerja Serukan Pembatalan Kemasan Rokok Polos kepada Calon Kepala Daerah

Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM-SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berusaha memperjuangkan nasib dan melindungi mata pencaharian para anggotanya yang bekerja di industri tembakau. 

Bertemu Serikat Pekerja, Calon Kepala Daerah Kaji Ulang Rancangan Kemasan Rokok Tanpa Merek

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang, Sutrisno menyatakan Pemkot Semarang dan Serikat Pekerja Sepakat UMK 2023 senilai Rp3,06 juta

disnaker smgh kepala.jpg

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Dinas Tenaga Kerja dan serikat pekerja sepakat usulkan upah minimum kota (UMK) tahun 2023 senilai Rp3.060.000 atau naik 7,9 persen dari tahun lalu.