JUSTINA.png

Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Inisiasi Kemenkes Dinilai Matikan Usaha Kreatif

rokok.webp

Kepala Daerah Penghasil Tembakau Kritik PP 28/2024 dan Plain Packaging, Minta Kebijakan Lebih Adil

Wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek (plain packaging) dan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 menuai sorotan tajam dari sejumlah kepala daerah sentra tembakau. 

jatengaja.com

Ilustrasi Rokok dalam Asbak (Freepik.com/fabrikasimf)

Ilustrasi Rokok dalam Asbak

Serikat Pekerja Minta Pemerintah Tolak Tegas Pengaruh Intervensi Asing dalam PP 28/2024

Serikat pekerja menilai sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan aturan turunannya sebagai bentuk adopsi diam-diam terhadap agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang diusung Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

IMG_30042020_050106__822_x_430_piksel_.jpg

Serikat Pekerja Minta Calon Kepala Daerah Hentikan Rencana Kemasan Rokok Polos untuk Lindungi Pekerja Tembakau

 (PD FSP RTMM-SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran para pekerja di sektor tembakau akibat rencana pemberlakuan kebijakan kemasan polos tanpa merek. 

Demi Perlindungan Pekerja Tembakau, Serikat Pekerja Serukan Pembatalan Kemasan Rokok Polos kepada Calon Kepala Daerah

PD FSP RTMM-SPSI DIY Minta Calon Kepala Daerah Lindungi Sektor Padat Karya dari Dampak Buruk Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

(PD FSP RTMM-SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta para calon kepala daerah untuk memberikan perlindungan kepada industri hasil tembakau (IHT) sebagai salah satu sektor padat karya. 

PD FSP RTMM-SPSI DIY Serukan Calon Kepala Daerah Lindungi Industri Padat Karya dari Dampak Aturan Kemasan Rokok Polos

kemendag-kemasan-rokok-polos-tanpa-merek-singgung-hak-pedagang-sqih2Xzzjv.png

PD FSP RTMM-SPSI DIY Dukung Perlindungan Pekerja di Ekosistem Tembakau dari Dampak Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

RTMM DIY mendukung setiap upaya perlindungan terhadap para pekerja di Industri Hasil Tembakau (IHT) yang saat ini mengalami berbagai ancaman serius dari regulasi yang memberatkan.

PD FSP RTMM-SPSI DIY Desak Perlindungan Pekerja Industri Tembakau terhadap Kebijakan Kemasan Rokok Polos

Calon Kepala Daerah Temui Serikat Pekerja dan Pertimbangkan Rancangan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek untuk Dibatalkan

Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM-SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berusaha memperjuangkan nasib dan melindungi mata pencaharian para anggotanya yang bekerja di industri tembakau. 

Bertemu Serikat Pekerja, Calon Kepala Daerah Kaji Ulang Rancangan Kemasan Rokok Tanpa Merek

Sejumlah pasal dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memuat soal tembakau dinilai akan mematikan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Calon Kepala Daerah Terima Aspirasi Pekerja Tembakau Tolak Aturan Rokok Kemasan Polos

Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM-SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib dan melindungi mata pencaharian para anggotanya yang bekerja di industri tembakau. 

Calon Kepala Daerah Terima Pendapat Tenaga Kerja Tembakau dalam Penolakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

TrenAsia

Wakil Walikota Bantul Pastikan Perlindungan Ekosistem Tembakau dan Tolak Kemasan Polos Tanpa Merek

Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM-SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta pemimpin daerah melanjutkan komitmennya dalam melindungi ekosistem tembakau dari hulu sampai hilir.

Wakil Walikota Bantul Tegaskan Komitmen Lindungi Ekosistem Tembakau dan Tolak Kemasan Polos Tanpa Merek

APARSI dan PPKSI Minta Larangan Jual Rokok 200 Meter dari Satuan Pendidikan pada RPP Kesehatan Dihapus

pedagang protes.jpg

Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) dan Persatuan Pedagang Kelontong Seluruh Indonesia (PPKSI) secara bersama-sama meminta pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak yang tertera pada Rancangan Peraturan Pemerintah Kesehatan.

APARSI dan PPKSI Minta Larangan Jual Rokok 200 Meter dari Sekolah pada RPP Kesehatan Dihapus

rokok.jpg

Kudus memiliki 92 perusahaan rokok besar, menengah, dan kecil yang mampu menyerap hingga 80 ribuan tenaga kerja di sektor formal serta menjadi kontributor ekonomi dan sosial utama di Kudus. 