Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i langkah pembentukan Satgasus dilakukan karena pondok pesantren (ponpes) memiliki karakteristik yang memerlukan pendekatan tersendiri dalam upaya melindungi anak.

kemenag satagsus.jpeg

Untuk memperkuat penanganan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, . Kementerian Agama membentuk satuan tugas khusus (Satgasus) 

Perkuat Tangani Kekerasan di Lingkungan Ponpes, Kemenag Bentuk Satgasus 

jatengaja.com

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau arus balik di Stasiun Tawang Kota Semarang, Sabtu 5 April 2025 petang. 

kapolri ka.jpg

Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang mengecam kekerasan terhadap pewarta foto dan jurnalis yang dilakukan ajudan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo.

Pewarta Foto Indonesia dan AJI Semarang Kecam Kekerasan Terhadap Jurnalis oleh Ajudan Kapolri  

Orang tua korban MG, Yokavien (kanan) menyatakan sangat kecewa dengan putusan hakim yang menjatuhkan vonis ringan 10 bulan kepada para terdakwa taruna PIP Semarang. 

taruna pip.jpg

Sebanyak enam terdakwa taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang pelaku tindak kekerasan terhadap taruna yunior dijatuhi vonis 10 bulan penjara.

6 Taruna PIP Semarang Pelaku Kekerasan Divonis 10 Bulan Penjara, Orang Tua Korban Kecewa

Kapolda Jateng Minta Hilangan Budaya Kekerasan di Sekolah Kedinasan 

kapolda pip.jpg

Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Pol. Ahmad Luthfi minta untuk menghilangkan budaya kekerasan di sekolah kedinasan dengan memutus mata rantai subkultur pemicunya sedini mungkin.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno menyatakan aplikasi SAPA 129  untuk menerima laporan perempuan dan anak korban kekerasan.

2 desa.jpg

 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengaktifkan layanan aplikasi Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 untuk merespon laporan para perempuan dan anak korban kekerasan.

Pemprov Jateng Aktifkan Layanan SAPA 129 bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 

44 Calon KPID Jateng Lolos Seleksi Administrasi, Masyarakat Diminta Beri Tanggapan 

kpid 1.png

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah menyebutkan pelanggaran siaran iklan TV selama tahun 2022 meningkat dibandingkan atas tahun lalu.