JUSTINA.png

Kelola Aset Triliunan, PPKGBK Setor ke Negara Minim, DPR Soroti Direksi


Buruknya pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) Pengawas Pengelolaan Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) akhirnya menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

jatengaja.com

PPKGBK Pegang Aset Triliunan, Setoran ke Negara Dinilai Tak Sebanding

<p>Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar bersiap mengantarkan berkas naskah final Undang-Undang Cipta Kerja kepada Presiden Jokowi dari Gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2020. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui sekretaris jenderal secara resmi menyerahkan draf final Omnibus Law UU Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan. Nantinya, berkas Omnibus Law UU Cipta Kerja ditandatangani Jokowi sebelum diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly. DPR memastikan bahwa naskah final UU Cipta Kerja yang akan diserahkan ke Presiden Jokowi esok total berjumlah 812 halaman. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>


naskah-final-uu-ciptaker-dikirim-ke-jokowi-7

Jakarta, Jatengaja.com -  Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar  menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020.

Sekjen DPR Indra Iskandar Jadi Tersangka Korupsi, Begini Rekam Jejaknya 

Anggota DPR, Agustina Wilujeng Minta Menhub Cabut Penutupan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang.

agustina.jpg

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng menilai Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) menutup status bandara internasional Ahmad Yani Semarang adalah keliru.

Anggota DPR, Minta Menhub Cabut Penutupan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang

Anggota DPR RI,  Minta Menhub Cabut Penutupan Bandara Internasional Ahmad Yani

Pekerja menunjukkan tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting.jpg

Anggota DPR RI Minta Pemerintah Tarik Pasal Penyamarataan Tembakau dan Narkoba

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo, meminta ketentuan yang menyamaratakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika dalam RUU Kesehatan dihapus. Alasannya, ketentuan tersebut bakal mengeliminasi industri hasil tembakau sekaligus merenggut nafkah hidup para pekerjanya. 

Aktivitis Perempuan : Inilah Momentum Puan Maharani Sahkan RUU TPKS

ruu tpks.jpg

DPR RI segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dan segera disahkan menjadi UU.