Jakarta, Jatengaja.com - Presiden, Prabowo Subianto resmi meluncurkan kebijakan Tata Kelola untuk Anak Aman dan Sehat Digital (Tunas) untuk melindungi anak-anak di ruang digital.

Menurut Presiden, Prabowo kebijakan Tunas sebagai bentuk negara hadir untuk menjamin setiap anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang aman dan sehat.

“Kebijakan Tunas menjadi wujud komitmen kita dalam melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan risiko digital, sekaligus memastikan mereka mendapat manfaat terbaik dari perkembangan teknologi,” kata Presiden pada peluncuran Tunas di Istana Negara, Jakarta dilansir dari Infopublik.id, Jumat 28 Maret 2025.

• Puncak Arus Mudik Idulfitri 1446 H, Konsumsi Pertamax di Jalur Pantura Naik 8,8 Persen
• Berkat Rekayasa One Way Mudik Lebaran, Jarak Tempuh Jakarta ke Jateng hanya 5 jam
• Nyepi Penuh Makna, BRI Peduli Bagikan Sembako dan Renovasi Pura
• Tak Perlu Repot, Kirim THR Aman dan Cepat dengan BRImo
• Hari ini Puncak Arus Mudik di Jateng

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan Tunas menjadi dasar hukum baru yang mengatur kewajiban penyelenggara platform digital dalam menjamin pelindungan anak sebagai pengguna internet.

Kebijakan ini menegaskan kehadiran negara dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah bagi anak.

"Tunas adalah bentuk keberpihakan negara terhadap anak-anak. Kami ingin ruang digital menjadi ruang yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. Ini bukan sekadar kebijakan, tetapi ikhtiar kolektif kita semua sebagai bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya menyatakan, pemerintah membuka ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan Peraturan Menteri yang akan mengatur secara lebih teknis pelaksanaan kebijakan ini.

Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memperkuat implementasi Tunas agar sesuai dengan kebutuhan anak dan dinamika ekosistem digital.

"Saya mengajak semua pihak, orang tua, pendidik, masyarakat, dan penyelenggara platform digital, untuk bergotong royong menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah anak. Inilah saatnya kita melangkah bersama, menjaga anak-anak kita, demi masa depan Indonesia yang lebih hebat,” katanya.

Beberapa ketentuan penting dalam kebijakan Tunas meliputi klasifikasi tingkat risiko platform digital berdasarkan tujuh aspek penilaian, termasuk potensi paparan konten tidak layak, risiko keamanan data pribadi anak, risiko adiksi, dan potensi dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik anak.

Pengaturan pembuatan akun anak di platform digital, dengan klasifikasi usia di bawah 13 tahun, 13 tahun sampai sebelum 16 tahun, dan usia 16 tahun sampai sebelum 18 tahun, disertai syarat persetujuan dan pengawasan orang tua sesuai tingkat risiko platform.

Kemudian, larangan melakukan profiling terhadap anak untuk tujuan komersial, kecuali untuk kepentingan terbaik anak.

• GM Telkom Semarang Bertemu Bupati Kendal Bahas Digitalisasi Jaringan
• Telkom Berikan Jaringan Terbaik di Rest Area Tol Jateng Agro Berdikari KM 445B
• Perluas Jaringan, Telkom Semarang Kolaborasi dengan diskominfo Kabupaten Semarang

Pengenaan sanksi administratif bagi platform yang melanggar, berupa teguran, denda, penghentian layanan, hingga pemutusan akses.

Pemerintah memberikan masa transisi selama dua tahun bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan kebijakan Tunas.

Selama masa tersebut, fungsi lembaga mandiri akan dijalankan sementara oleh Kementerian Komunikasi dan Digital hingga terbentuk lembaga independen melalui Peraturan Presiden. (-)