Semarang, Jatengaja.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berupaya memperluas cakupan jaminan kesehatan untuk guru ngaji, marbot masjid, dan kelompok masyarakat rentan lainnya.

Mereka akan diupayakan untuk mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal ini dibahas dalam pertemuan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen dengan Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati di Kota Semarang, Senin 9 November 2026.

• Polda Jateng Amankan Ratusan Tersangka Curanmor dan Sita 176 Kendaraan Bermotor
• Aset BRI Tembus Rp2.338 Triliun, Laba Bersih Naik 16,8% di Kuartal III
• Tunjangan Profesi Guru untuk 263 Ustaz SPM dan PDF Senilai Rp6,3 Cair

Sutopo menyatakan masih terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan, tetapi belum terakomodasi dalam skema bantuan pemerintah.

Di antaranya adalah guru ngaji atau guru agama serta marbot masjid yang selama ini belum seluruhnya mendapatkan jaminan kesehatan. Padahal, kelompok tersebut memiliki peran sosial dan keagamaan yang cukup besar di tengah masyarakat.

“Karena itu, diperlukan pemetaan kembali terhadap kelompok penerima manfaat, termasuk kemungkinan realokasi anggaran dari pos pembiayaan yang jumlah penerimanya semakin berkurang kepada kelompok lain yang belum mendapatkan perlindungan,” katanya.

Sutopo mengatakan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya gotong royong dari berbagai pihak untuk menjaga keberlangsungan pembiayaan jaminan kesehatan.

Menurutnya, membutuhkan dukungan dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, lembaga filantropi, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Pemerintah daerah perlu dibantu dari berbagai pihak dan sumber yang ada, terutama masyarakat, lembaga filantropi, maupun CSR," ujarnya.

Sementara, Wakil Gubernur Jawa Tengah (Wagub Jateng), Taj Yasin menyampaikan apresiasinya atas usulan memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok pekerja sosial.

“Kami berkomitmen untuk mengupayakan agar para guru ngaji dan marbot mendapatkan perlindungan kesehatan melalui progam JKN," ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Zulfachmi Wahab, menyampaikan untuk program JKN telah menyiapkan pembiayaan melalui dua skema, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Dalam evaluasi pembiayaan, terdapat potensi pengalihan anggaran pada skema PBPU seiring berkurangnya kebutuhan pembiayaan untuk kelompok tertentu. Termasuk peserta yang sebelumnya mendapatkan perlindungan pada masa pandemi Covid-19.

“Terdapat kelebihan anggaran sekitar Rp1,7 miliar yang berpeluang dimanfaatkan untuk memperluas perlindungan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan, seperi guru ngaji dan marbot masjid,” katanya. (-)