Semarang, Jatengaja.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) meluncurkan program pendidikan koperasi di sekolah mulai jenjang tingkat dasar hingga menengah.

Program Pendidikan Perkoperasian sekolah itu menyasar sekitar 6,38 juta peserta didik dari jenjang SD/MI hingga SMA/SMK/MA dan Sekolah Luar Biasa (LB) se- Jawa Tengah.

Peluncuran program itu dilakukan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi bersama Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Toni Toharudin di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Jumat 5 Juni 2026.

• Pelaku Usaha Dukung Peran DSI Menata Rantai Pasok Komoditas Nasional
• Agar Tak Tertipu, Ini 7 Cara Mendeteksi Emas Asli atau Palsu Secara Manual
• Provinsi Jateng Targetkan Lahan Sawah Dilindungi Minimal Capai 970.000 hektare
• Perluas Layanan Masyarakat, Bus Trans Jateng Akan Tambah Koridor Baru pada 2027
• Polda Jateng Luncurkan Tim Unit Reaksi Cepat untuk Cegah Kejahatan Jalanan 3 C

Menurut Luthfi program tersebut menjadi langkah penting agar generasi muda kembali mengenal koperasi sejak bangku sekolah. Koperasi merupakan amanat konstitusi sekaligus soko guru ekonomi yang harus dipahami masyarakat.

“Koperasi merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Program ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah terkait Koperasi Merah Putih,” katanya.

Ia menegaskan, pendidikan koperasi di sekolah tidak akan menambah beban belajar siswa. Materi perkoperasian akan dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada.

Modul pendidikan perkoperasian telah disiapkan. Para kepala sekolah, pengawas, dan guru juga telah mendapat pembekalan untuk pelaksanaan program tersebut.

“Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang menginisiasi materi dan modul koperasi untuk pembelajaran anak-anak di sekolah,” ujarnya.

Program Insersi Pendidikan Perkoperasian dilaksanakan dengan mengintegrasikan materi dan nilai-nilai koperasi ke dalam pembelajaran pada seluruh jenjang pendidikan.

Pada jenjang SD/MI, siswa dikenalkan dengan nilai dasar koperasi dan gotong royong. Jenjang SMP/MTs, peserta didik mulai diberi pemahaman tentang organisasi, pengelolaan, dan manfaat koperasi.

Jenjang SMA/SMK/MA, materi diarahkan pada praktik koperasi dan kewirausahaan. Untuk siswa sekolah luar biasa (SLB), implementasinya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.

Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyatakan provinsi Jawa Tengah telah mencatatkan sejarah karena menjadi daerah pertama yang membuat insersi kurikulum perkoperasian.

“Saya mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Bapak Gubernur Jawa Tengah, yang hari ini telah melahirkan sejarah,” kata Ferry.

Menurut Ferry, insersi pendidikan koperasi penting untuk mengembalikan pemahaman generasi muda terhadap ekonomi Pancasila. Ia berharap langkah Jawa Tengah dapat diikuti daerah lain.

Ferry menambahkan koperasi harus kembali dikenalkan sebagai badan usaha yang sesuai dengan karakter bangsa, yakni gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan.

“Koperasi penting dikenalkan karena bisa menjadi alternatif penyediaan lapangan pekerjaan bagi milenial, Gen Z, generasi muda, hingga generasi Alpha yang sekarang masih sekolah,” ujarnya.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Toni Toharudin, juga menyampaikan apresiasi atas langkah Jawa Tengah.

• Berdasar Model Ekonometrik, Indonesia Ternyata Punya Peluang Juara Piala Dunia
• Telkom Bukukan Pendapatan Konsolidasi Rp37,2 triliun
• BI Sebut Konsumen Tetap Optimis Terhadap Kondisi Perekonomian Jawa Tengah

“Pendidikan perkoperasian bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik, karena menanamkan nilai kebersamaan, tanggung jawab, kejujuran, kepemimpinan, kemandirian, serta semangat membangun kesejahteraan bersama,” katanya.

Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyatakan pendidikan perkoperasian sejalan dengan nilai keagamaan, terutama semangat tolong-menolong, kepedulian sosial, dan kemandirian umat.

“Kementerian Agama bersama seluruh lembaga pendidikannya siap mendukung gagasan cerdas yang dimunculkan Gubernur Jawa Tengah,” ujar Menteri Agama. (-)