Semarang, Jatengaja.com - Sebanyak 1.117 mahasiswa Satuan Praja Utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diterjunkan di Jawa Tengah untuk menjalani program Bhakti Karya Praja.

Rektor IPDN, Hadi Prabowo menyerahkan ribuan mahasiswa kepada Sekretaris Daerah Jawa Tengah (Jateng), Sumarno pada upacara di halaman Kantor Gubernuran, Semarang, Senin (12/8/2024).

Sumarno menyatakan mahasiswa Satuan Praja Utama IPDN akan didistribusikan di 11 Organisasi Perangkat Daerah, 58 Unit Pelaksana Unit Dinas (UPTD) Pemprov Jateng yang tersebar di 21 kabupaten dan 6 kota.

• Sambut HUT Kemerdekaan, BI Jateng Gelar Progam Naik BRT Trans Jateng Cukup Bayar Rp79 dengan QRIS
• IMF Sarankan Indonesia Kenakan Cukai untuk BBM
• Digelar, TFT Bedah SKL JSIT Indonesia
• Omni Communication Assistant Bantu Tangani Lebih Banyak Keluhan dan Pertanyaan Pelanggan
• Ancaman di Pilkada 2024 Jateng Kampanye Hitam, Politik Uang, dan Hoaks

“Mereka akan melaksanakan tugas mulai 12 Agustus hingga 10 September 2024. Kami menyambut baik kegiatan ini, karena ada seribu lebih sumber daya manusia turun di Jateng,” katanya.

Menurut Sekda Jateng, pendistribusian mahasiswa IPDN paling banyak di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), karena untuk membantu mengatasi tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor supaya mampu meningkatkan capaian pendapatan.

“Ini pertama kali dilaksanakan di tingkat provinsi, kami berharap menjadi pembelajaran yang baik,” harap Sumarno.

Program yang dilakukan oleh mahasiswa praja IPDN tersebut, imbuh Sumarno, menjadi pengalaman yang sangat berharga, sehingga kelak bisa diimplementasikan di tempat kerja.

Sementara, Rektor IPDN, Hadi Prabowo menjelaskan, pemilihan Jateng sebagai provinsi pertama pelaksanaan program Bhakti Karya Praja karena statusnya sebagai provinsi terbesar dan terpadat ketiga di Indonesia.

"Jateng memiliki berbagai potensi strategis unggulan yang luar biasa. Oleh karena itu, tepat Praja IPDN ditugaskan di Provinsi Jawa Tengah," kata Hadi.

Implementasi program Bhakti Karya Praja IPDN, Hadi menjelaskan, terbagi dalam beberapa bidang, di antaranya bidang keuangan daerah untuk memvalidasi data, inventarisasi pajak, dan retribusi daerah.

Hadi berharap, selama melaksanakan praktik kerja di berbagai instansi pemerintah, Praja harus mampu mengidentifikasikan, menginventarisasi, serta melakukan analisis terhadap permasalahan di pemerintah daerah maupun pembangunan masyarakat.

“Gunakan pelaksanaan program Bhakti Karya Praja dengan sungguh-sungguh, harus fokus. Karena ini menjadi bekal terjun di tengah masyarakat dalam pengabdian dan pelayanan,” pinta manta Sekda Jateng ini. (-)