Banjarnegara, Jatengaja.com - Guna mencegah korupsi di tingkat pemerintahan desa, Jawa Tengah (Jateng) saat ini telah terbentuk sebanyak 29 desa antikorupsi yang tersebar di 29 kabupaten dan kota.

Desa-desa tersebut berkomitmen turut serta dalam pemberantasan korupsi, dengan menerapkan sistem transparansi anggaran, kemudahan pelayanan pada masyarakat, serta penyesuaian digitalisasi.

“Sebanyak 29 desa antikorupsi di Jateng sudah kita kick off,” kata Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo pada acara ‘Kick Off Desa Antikorupsi ‘di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jateng, Kamis (15/12).

• Perbankan Agar Perhatikan 11 Arahan Kebijakan OJK Tahun 2023
• Teknologi IoT Pacu Pertumbuhan Ekonomi dan Industri 4.0 di Indonesia
• Ratusan Ribu Orang Daftar Calon Relawan Piala Dunia FIFA U-20 Indonesia 2023
• Majelis Taklim Telkom Group Salurkan Santunan untuk Pesantren
• Nomor Satu di Kategori Daya tarik Wisaya Alam Terbaik, Kebun Raya Purwodadi Raih Penghargaan East Java Tourism Award (EJTA) 2022

Ke- 29 desa antikorupsi di Jateng itu yakni Desa Sijenggung, Maos Lor, Sudagaran, Tegalsambi, Kemiri Barat, Sumberejo, Sidorejo, Semayu, Tangkil, Ngunut, Banyuurip, Jatilor, Pandansari, Logede, Ngampel Wetan, Jeblog, dan Cemani.

Kemudian Desa Jepang, Karangrejo, Kutoharjo, Paninggaran, Bojongnangka, Karangbawang, Karanggedang, Sraten, Sendang, Rembul, Banyubiru, dan Tanurejo.

Menurut Ganjar upaya yang dilakukan dengan membentuk desa antikorupsi sebagai bentuk inisiasi lebih dini, guna mendukung program desa antikorupsi KPK tahun 2023.

“Jadi, ketika KPK menyiapkan Desa Antikorupsi di tahun 2023 dan KPK kemarin sudah menstimulus adanya 10 Desa Antikorupsi dan kebetulan Banyubiru yang terbaik, maka buat saya momentumnya jangan hilang. Maka kita siapkan 29 desa,” ujarnya.

Desa antikorupsi yang telah dibentuk sekarang ini bisa menjadi percontohan bagi desa yang lain sehingga nantinya bisa diberlakukan di seluruh desa di Jateng.

"Kita kick off di Banjarnegara dengan satu harapan kalau tahun depan KPK menggelar percontohan di seluruh Indonesia kita sudah punya contoh yang real. Dan, nanti tahun depan sudah ada contoh yang lebih kongkrit sehingga 7.809 desa kita dorong untuk melakukan dengan kesadaran sendiri,” tandas Ganjar.

Sementara, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menyebut Ganjar Pranowo punya respon cepat terhadap program Desa Antikorupsi.

“Saya mengapresiasi karena program tahun 2023 ternyata 2022 sudah mulai, ya bagus. Ini menjadi trigger bagi pimpinan daerah yang lain juga,” katanya.

Menurut Wawasn semua Gubernur telah menyampaikan keinginannya dalam mendukung program desa antikorupsi.

“Beberapa Gubernur menyampaikan, boleh gak kita langsung mulai saja. Di Jateng sendiri menjadi contoh, makanya saya kasih apresiasi. Saat ini sudah ada 11 provinsi yang ada Desa Antikorupsi,” tandasnya. (-)