Semarang, Jatengaja.com - Sebanyak tujuh rumah warga Kota Semarang rusak akibat diterjang banjir dan 38 rumah rusak parah akibat tanah longsor dan tertimpa pohon tumbang.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Endro Pudyo Martanto menyatakan, masih melakukan pendataan dan penghitungan kerusakan rumah dan infrastruktur akibat banjir untuk alokasi bantuan dari dana Belanja Tak Terduga (BTT).

“Dalam masa transisi pascabanjir proses pendataan kerugian akibat kerusakan yang disebabkan bencana dilakukan bersama jajaran instansi teknis terkait,” katanya dilansir dari semarangkota.go.id, Senin (25/3/2024).

• Bisnis Data Center dan Cloud Telkom Tumbuh 14,8% YoY
• Mitratel Tutup tahun 2023 dengan Pertumbuhan Double Digit, Catat Pendapatan Rp8,6 Triliun
• Kinerja Positif, Telkom Bukukan Pendapatan Rp 149,2 Triliun
• 14 Destinasi Wisata Ini Bisa Jadi Pilihan Saat Libur Lebaran Bersama Keluarga
• Tebar Berkah Ramadan 1445 H, Bank Mandiri Santuni 2.750 Anak Yatim dan Duafa di Jawa Tengah & DIY

Menurut, Endro, tugas BPBD Kota Semarang melakukan assesment atau pendataan rumah yang rusak terdampak banjir, pendataan kerusakan infrastruktur, baik jalan maupun jembatan.

"Kerusakan rumah itu sedang kami hitung nilai kerusakannya, setelah itu kami ajukan usulan BTT," katanya.

Pelibatan organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, termasuk secara vertikal dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, dan pemerintah pusat.

Misalnya kerusakan Jalan Raya Kaligawe merupakan kewenangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jalan Woltermonginsidi di bawah kewenangan provinsi.

Masing-masing OPD teknis tersebut telah menghitung titik-titik kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir beberapa waktu lalu. Khusus di Kota Semarang, pihaknya akan mengajukan usulan BTT.

"Jalan rusak relatif cukup merata karena hujan lalu menimbulkan genangan dampaknya aspal mengelupas. Misalnya jalan milik kota dan perkampungan akan menjadi kewenangan OPD sesuai dengan bidangnya," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Semarang Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, penanganan bencana harus dilakukan secara kolaboratif melibatkan banyak pihak.

Mbak Ita mengatakan, koordinasi dengan sejumlah pihak tersebut menurutnya akan mempercepat proses penanganan hingga pasca-bencana.

"Setelah banjir juga akan dilakukan pembersihan, rehabilitasi rumah, dan fasilitas umum. Penanganan ini akan dilakukan secara kolaboratif. Nanti akan bersama-sama untuk melakukan penanganan pasca-banjir," katanya. (-)