Semarang, Jatengaja.com – DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jawa Tengah diminta bersinergi dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi, untuk memberikan edukasi politik dan menyukseskan program pemberdayaan perempuan melalui kecamatan berdaya.

"Perempuan-perempuan yang hari ini dilantik dapat memberikan suatu warna dalam berkiprah dan berpolitik, sekaligus mempunyai suatu emansipasi wanita. Saya harap Jawa Tengah bisa lebih berdaya," kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

• AgenBRILink Jadi Jembatan Keuangan antara Bank dan Koperasi Desa
• Perkuat Ekonomi Daerah, Gubernur Ahmad Luthfi Kampanyekan Gemar Makan Ikan
• Jateng Raih Penghargaan Pelopor Pemberdayaan Ekonomi

Hal itu disampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2025-2030 di Hotel Noormans, Kota Semarang, Rabu, 12 November 2025. Ahmad Luthfi berharap kegiatan tersebut tidak hanya seremonial saja, tetapi harus melakukan aksi nyata.

Dijelaskan, dalam kancah perpolitikan, perempuan di Jawa Tengah baru menempati sekitar 24 kursi di DPR RI atau sekitar 20%, sedangkan laki-laki 80%.

Ia ingin lebih banyak perempuan dari Jawa Tengah yang terlibat dalam dunia politik dan mengisi posisi penting. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tersebut.

• Sate Kambing Mbak Jul, Hadirkan Cita Rasa Sate Solo di Tasikmalaya
• Bukti Komitmen BRI dalam Inovasi Digital, Qlola by BRI Raih Penghargaan Anugerah Inovasi Indonesia 2025
• Stylish dan Ramah Lingkungan! Cinema XXI Rilis XXI Screen Bag Hasil Upcycling Layar Bioskop

"Inilah kiprah yang harus kita tunggu, sehingga Jawa Tengah lebih berdaya," katanya.

Dikatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki roadmap dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam hal yang lebih mendasar seperti pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, hingga pendampingan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan.

Hal itu diwujudkan dalam program Kecamatan Berdaya, di mana sekitar 150 kecamatan telah dijadikan pilot project di 35 kabupaten/kota. Dalam kecamatan berdaya tersebut ada program yang terstruktur dan melibatkan seluruh stakeholder terkait. (-)