Jakarta, Jatengaja.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sebagai jawara dalam membangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia, karena selama menjabat telah membangun jalan bebasa hambatan mencapai 1.938 km.

Pembangunan jalan tol yang dlakukan Presiden Jokowi ini paling panjang dibandingkan atas yang dibangun Presiden Indonesia sebelumnya. Mantan Presiden Soeharto menempati peringkat kedua yakni dengan membangun jalan tol mencapai 564,88 km.

Dilansir dari Trenasia.com jaringan Jatengaja.com, sejak Presiden Jokowi mulai menjabat pada Oktober 2014 hingga tahun ini, jalan tol yang beroperasi telah mencapai 1.938 km.

Jumlah ini setara dengan 70% lebih dari total panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia. Dengan demikian, hampir 70% jalan tol di Indonesia dibangun dan beroperasi selama era kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Di bidang infrastruktur, APBN telah mampu menciptakan penambahan Jalan Tol sepanjang 1.938 km dan Jalan Nasional non-Tol sepanjang 4.574 km," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah Terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN TA 2023, di kompleks Senayan Kamis 4 Juli 2024.

Panjang Jalan Tol Era SBY

Selama dua periode masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), panjang jalan tol yang berhasil dibangun dan beroperasi mencapai 355,72 km.

Beberapa proyek jalan tol penting yang dibangun pada masa tersebut termasuk Tol Sadang-Cikamuning dan Tol Benoa di Bali.

Tol Sadang-Cikamuning, yang terletak di Jawa Barat, merupakan bagian dari jaringan tol yang menghubungkan berbagai wilayah strategis di provinsi tersebut, sementara Tol Benoa di Bali memainkan peran penting dalam mendukung pariwisata dan mobilitas lokal di pulau wisata utama Indonesia.

Meski total panjang jalan tol yang dibangun selama era SBY relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pencapaian di era Jokowi, proyek-proyek ini tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan infrastruktur dan konektivitas di Indonesia pada masanya.

Jalan Tol di Era Megawati, Gusdur dan BJ Habibie

Selama masa pemerintahan Bj Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Megawati Soekarnoputri, pembangunan jalan tol di Indonesia tidak mengalami peningkatan signifikan.

Periode kekuasaan mereka masing-masing relatif singkat dan diwarnai oleh tantangan politik dan ekonomi yang kompleks, sehingga membatasi kemampuan pemerintah untuk melaksanakan proyek infrastruktur besar seperti jalan tol.

Pemerintahan Bj Habibie (1998-1999): Pemerintahan Bj Habibie menghadapi masa transisi yang sulit pasca lengsernya Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa.

Pemerintahan Gus Dur (1999-2001): Pemerintahan Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, diwarnai oleh tantangan politik dan ekonomi yang kompleks. Krisis politik antara presiden dan DPR juga terjadi sehingga menghambat keputusan penting dibuat.

Pemerintahan Megawati (2001-2004): Pemerintahan Megawati Soekarnoputri menghadapi tantangan untuk membangun kembali kepercayaan publik dan memperbaiki stabilitas politik pasca masa krisis.

Meskipun ada beberapa upaya untuk memulai kembali program infrastruktur yang terhenti, namun prioritas pemerintahan lebih terfokus pada pemulihan ekonomi dan rekonsolidasi politik.

Pada masa Megawati juga Indonesia sibuk dengan pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Jalan Tol di Era Soeharto

Selama lebih dari 30 tahun berkuasa, Presiden Soeharto mengambil pendekatan kokoh terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Fokus utamanya tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengembangan sektor pendidikan melalui program SD Inpres dan upaya swasembada pangan.

Pembangunan Jalan Tol

Salah satu capaian penting dalam era Soeharto adalah pembangunan jaringan jalan tol. Selama masa pemerintahannya, total panjang jalan tol yang berhasil dibangun dan beroperasi mencapai 564,88 km.

Jalan tol tersebut mencakup proyek-proyek penting seperti jalan tol Jakarta-Tangerang dan beberapa ruas jalan tol di Pulau Jawa lainnya.

Pembangunan jalan tol di era Soeharto tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar kota besar, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mengelola jaringan jalan tol yang semakin berkembang, Soeharto membentuk PT Jasa Marga sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mengelola dan mengembangkan jalan tol di Indonesia.

Langkah ini tidak hanya mengoptimalkan pengelolaan infrastruktur jalan tol, tetapi juga memberikan fondasi bagi pertumbuhan sektor transportasi nasional.

Jalan Tol era Soekarno

Masa pemerintahan Soekarno, terutama pada periode 1950-an hingga 1960-an, diwarnai oleh berbagai tantangan politik dan ekonomi yang membatasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Fokus utama pemerintahan saat itu lebih tercurah pada upaya untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri dan menanggapi konflik di tingkat internasional seperti operasi Trikoran untuk merebut Irian Barat dan operasi Dwikora dalam politik konfrontasi "Ganyang Malaysia".

Jokowi Juara satu, Soerharto Juara Dua, SBY Ketiga

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat dianggap sebagai jawara pembangunan jalan tol di Indonesia. Sejak mulai menjabat pada Oktober 2014, Jokowi telah berhasil membangun dan mengoperasikan jalan tol sepanjang 1.938 km km.

Di posisi kedua ada Presiden Soeharto, yang memerintah lebih dari 30 tahun dan berhasil membangun jalan tol sepanjang 564,88 km. Masa pemerintahannya ditandai dengan pendirian PT Jasa Marga sebagai BUMN pengelola tol.

Sementara itu peringkat ketiga diduduki Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berhasil membangun jalan tol sepanjang 355,72 km selama dua periode masa pemerintahannya. (-)

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Imam Hatami pada 07 Jul 2024