Semarang, Jatengaja.com - Pengamat transportasi Unika Soegiyapranata Semarang, Djoko Setijowarno menyatakan berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia pungli terhadap sopir truk dalam satu tahun capai Rp120 juta hingga Rp150 juta.

Pungutan liar (pungli) terhadap sopir truk tersebut terjadi mulai dari saat mengangkut barangan, dalam perjalanan di jalan, sampai bongkar barang.

"Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, sopir truk dengan ritase atau perjalanan pengiriman barang padat rata-rata mengeluarkan dana Rp120 juta hingga Rp150 juta untuk pungli. Kalau di rata rata sebulan bisa Rp10 juta hingga Rp12 juta,” katanya, Selasa (1/7/2025).

• Inovasi dan Adaptasi, BRI Percepat Transformasi di Segala Bidang
• UMKM Pemasok MBG Kini Naik Kelas dan Serap Tenaga Kerja Berkat KUR BRI
• Telkom dan Conversant Hadirkan Solusi Distribusi Konten Digital Cepat dan Aman
• Telkom Bersama 300 Dokter Praktik Mandiri di Kendal Perkuat Sibnergi
• SMK Islam Sudirman 2 Ambarawa Terima Bantuan DNA Telkom Semarang Jateng Utara

Menurut Djoko Setijowarno, adanya pungli disampaikan sopir truk secara terbuka pada saat diskusi bersama Asosiasi Pengemudi Angkutan Barang di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan di Jakarta pada Selasa (1/7/2025).

Pemalakan oknum preman dari Tol Cikampek hingga Kramat Jati, supir truk bawa besar harus bayar pungli Rp 200 ribu. Jika istirahat di bahu jalan (setelah gerbang tol), mereka juga kena pungli petugas tol.

Komunitas sopir truk itu juga menyebutkan jika di bahu jalan pungli dilakukan oknum PJR dan di rest area dipungli sama satpam rest area.

Pengakuan pengusaha angkutan barang, di sekitar Tanjung Priok ada kampung, jalur menuju gudang yang masuk portal harus bayar Rp100 ribu dengan stempel RT setempat.

Mengangkut sayuran dari Garut ke Pasar Kramatjati (Jakarta), harus menyisihkan paling tidak Rp175 ribu melewati 5-6 titik pungutan liar.

“Pemilik barang dan pengusaha juga korban pungli yang jumlahnya lebih besar. Bedanya, pemilik barang tertutup, pengusaha angkutan setengah terbuka, sopir buka-bukaan,” ujar Djoko.

Diperkirakan praktek pungli di sektor logistik telah membebani sebesar 15-20 persen ongkos angkut logistik di Indonesia.

“Pungli dilakukan mulai baju seragam hingga tidak memakai baju seragam. Penuturan pengusaha truk, ongkos logistik di Indonesia sudah lebih tinggi dari Thailand,” tandasnya.

Wakil ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini meminta pungli di angkutan logistik Indonesia harus dihilangkan dan harus dimasukkan dalam Program Zero ODOL yang sedang ditangani Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

“Pemerintah hanya mikir memberantas ODOL, tapi nggak pernah mikir bagaimana memberantas punglinya makin tinggi biaya logistik karena 20 hingga 30 persen habis buat pungli,” ujarnya. (-)