Semarang, Jatengaja.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Tengah meluncurkan aplikasi ‘Pake-Taktik’, guna mempermudah layanan perpanjangan kartu pengawasan angkutan orang.

Lewat sistem elektronik aplikasi Pake Taktik, pengusaha transportasi bisa mengurus administrasi secara ringkas, tanpa dokumen fisik, dengan cukup sekali klik.

Kepala Seksi Angkutan pada BPSPP wilayah IV Dishub Jawa Tengah (Jateng), Bambang Teguh Sugiarto mengatakan, aplikasi Pake-Taktik merupakan penyempurnaan dari sistem informasi perpanjangan trayek (Si Trayek).

• 5 Siswa Jateng Berprestasi Dapat Penghargaan dan Uang Pembinaan
• Kemenkeu Buka Suara Soal Tudingan Kemenperin Lesukan Industri Tekstil
• Industri Tekstil Lesu, Kemenperin Sebut Karena Aturan Sri Mulyani
• Bos Amazon Jeff Bezos Kehilangan Rp77 Triliun dalam Sehari Setelah Digugat FTC
• Pertamina Hadirkan E-Voucher MyPertamina, Bisa Beli BBM Secara Patungan

“Dengan penambahan subsistem Si Trayek menggunakan Pake-Taktik pengusaha angkutan orang lebih diuntungkan,” ujarnya dilansir jatengprov.go.id, Senin (2/10/2023).

Ada beberapa keuntungan antara lain, pertama, pengajuan kartu pengawasan kini tidak lagi perlu ke kantor balai, tapi cukup mengunggah dokumen yang diperlukan, kemudian klik. Bila lengkap, dalam hitungan menit, administrasi yang dibutuhkan pun kelar.

Kedua adalah efisiensi waktu dan biaya karena pengusaha tidak harus membawa dokumen ke kantor BPSPP Wilayah IV, tapi cukup unggah dokumen melalui laman tersebut, dan pengurusan administrasi pun dapat diselesaikan, tanpa perlu berpindah tempat.

“Kalau ke kantor kami memakan waktu dan biaya operasional, meskipun seluruh biaya pengurusan kartu pengawasan gratis. Petugas kami pun tak perlu tatap muka dengan pengusaha, sehingga layanan yang diberikan lebih praktis,” tandasnya.

Bambang menambahkan di wilayah kerjanya kurang lebih ada 27 perusahaan oto bus dengan 976 armada, dengan jumlah trayek yang tersedia sebanyak 39 jalur.

Dengan kemudahan tersebut, ia berharap pengusaha angkutan lebih aktif mengurus perpanjangan kartu pengawasan angkutan orang.

Apalagi, gairah usaha transportasi di wilayah eks Karisidenan Kedu sempat menurun, saat wabah Covid-19 melanda. Tercatat, sebelum pendemi di 2018, ada 579 armada. Namun pada 2022 berkurang drastis menjadi 243 armada.

“Korbannya kan nanti masyarakat. Padahal, kita pemerintah sedang menggencarkan layanan transportasi publik. Warga bisa jadi nanti beralih ke ojek online atau kendaraan pribadi,” ujarnya. (-)