Jakarta, Jatengaja.com - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi merasa prihatin atas kasus Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya sudah berulang kali menyampaikan agar menciptakan clear dan good government dari pimpinannya. Jadi ikan itu busuknya dari kepala, artinya kita harus memberikan contoh atau suri tauladan," kata Luthfi di sela acara Konferensi Nasional Kusta 2026 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat 10 Juli 2026.

Meski bupati ditangkap KPK, gubernur Jateng memestikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo tetap berjalan seperti biasa.

• LAZiS Jateng Gelar Wonderful Muharram
• Jumlah Kuota Peserta Borobudur Marathon 2026 Ditambah Jadi 12.500 Pelari.
• Jateng Jadi Percontohan Nasional B50
• Penyaluran BBM di Wilayah Jateng dan DIY Masih Berjalan Normal dan Lancar
• DPRD Jateng Terima Laporan Pertanggungjawaban Gubernur tentang APBD Tahun 2025

Luthfi juga mendukung penuh langkah-langkah KPK yang melakukan upaya pemberantasan korupsi di wilayahnya.

“Merasa prihatin atas peristiwa ini. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas harus dimulai dari keteladanan seorang pemimpin,” ujarnya.

Lebih lanjut, Luthfi menjelaskan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus diterapkan oleh seluruh pejabat, mulai dari penggunaan kewenangan, pengelolaan anggaran, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

“Seluruh proses pemerintahan, harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Berharap semua pejabat di level apapun betul-betul menerapkan hal tersebut,” tandas Luthfi.

Ia menambahkan tim Pemerintah Provinsi Jateng untuk turun ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo untuk melakukan pendampingan sehingga pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.

"Siapapun pemimpinnya yang kena masalah, pelayanan pemerintahan dan publik tidak boleh terganggu. Kita akan backup untuk berjalannya pemerintahan di Sukoharjo. Nanti akan kita tunjuk Plt (Pelaksana Tugas) kalau sudah ada kekuatan hukum tetap," jelasnya.

Sebagai informasi, KPK melakukan OTT di Kabupaten Sukoharjo pada Kamis malam, 9 Juli 2026. Ada beberapa orang yang dibawa untuk dilakukan pemeriksaan, salah satunya adalah Bupati Sukoharjo Etik Suryani. (-)