Semarang, Jatengaja.com - Guna mencegah korupsi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa meluncurkan fitur baru Kertas Kerja Pengadaan Barang Jasa (Keker Baja) pada aplikasi Simonbaja.

Fitur Keker Baja sebagai pedoman untuk menyusun rencana umum pengadaan barang dan jasa di lingukunag pemerintah provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), sehingga dapat lebih efektif, efisien, transparansi, serta berkualitas.

Fitur Keker Baja digagas Kepala Subbag Perencanaan Pengadaan Barang Jasa Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa Setda Pemprov Jateng, Syah Reni Ratna Dewi, sebagai inovasi yang membantu aparatur dalam menata proses pengadaan secara lebih terukur dan terdokumentasi.

• Ratusan Pengayuh Becak di Kendal dan Demak Dapat Bantuan Becak Listrik dari Presiden Prabowo
• Perusahan Kontruksi Asal Fujian Tiongkok Berminat Investasi di Jawa Tengah
• Kemenko Polkam Sinergi Pengamanan Fisik dan Siber Nataru 2025
• Mengenal Bahan Bakar Alternatif Bobibos dari Jerami
• Terima Kunker Komisi VI DPR RI, Gubernur Jateng Berharap RUU Perlindungan Konsumen Segera Ditetapkan

Reni menyatakan fitur tambahan Keker Baja merupakan tindak lanjut Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD), Monitoring, Controling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi, serta arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Reni, fitur Keker Baja dirancang sebagai panduan kerja yang terstruktur, memuat langkah-langkah detail dan checklist yang harus dipenuhi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), serta pihak terkait lainnya, mulai dari tahap perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan.

“Adaya fitur Keker Baja, maka Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dapat teridentifikasi kebutuhan yang tepat, spesifikasi teknis yang akurat, serta perkiraan biaya atau harga barang jasa yang realistis,” ujarnya dilansir dari jatengprov.go.id, Kamis 13 November 2025.

Sedangkan peluncuran Keker Baja telah dilakukan di SMK Negeri 4 Surakarta, Selasa (28/10/2025), yang dirangkai dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro APBJ Setda Provinsi Jateng, Rusli Sofian Murwanto menyampaikan, Keker Baja menjadi alat bantu penting, dalam memastikan pengadaan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kertas kerja ini bukan sekadar dokumen tambahan, tapi alat bantu untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan, benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Jawa Tengah,” ujar Rusli.

Rusli menyampaikan, dengan adanya fitur Keker Baja, proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan menjadi lebih tertib, efisien, dan sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan.

“Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Jateng dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penguatan integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,” tandasnya. (-)