BPBD Kota Semarang Petakan Kawasan Terdampak Banjir dan Tonoh Langsor
Semarang, Jatengaja.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang telah memetakan sejumlah kawasan yang berpotensi terdampak banjir dan tanah longsor, mulai dari wilayah pesisir utara hingga kawasan perbukitan di bagian selatan.
Langkah BPBD melakukan pemetakan menjelang puncak musim hujan pada Januari hingga Februari 2027, yang berpotensi terjadi bencana banjir dan tanah longsor membayangi kota Semarang.
Kewaspadaan tersebut bukan tanpa alasan, karena berdasarkan catatan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kota Semarang, tercatat 715 kejadian bencana sepanjang Januari hingga 16 November 2026, yang berdampak terhadap 6.733 warga.
- Dishub Kota Semarang Verivikasi 350 Penerima Bantuan Becak Listrik dari Presiden
- Gubernur Jateng Tetap UMP 2027 Senilai Rp2,65 Juta, Naik 14,10 Persen
- Pohon Dicabut Saat Revitalisasi Simpang Lima Masih Berpotensi Tumbuh Kembali
Dari total dampak tersebut, sebanyak 19 orang mengalami luka-luka dan enam orang meninggal dunia, sedangkan estimasi kerugian ekonimi akibat bencana mencapai Rp9,4 miliar.
Kepala BPBD Kota Semarang, Endro Pudjo Martanto, menyatakan, kawasan pesisir utara menjadi salah satu wilayah dengan tingkat ancaman banjir tinggi.
Sejumlah kecamatan yang masuk dalam pemetaan tersebut meliputi Genuk, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Tugu, dan Semarang Barat.
Selain itu, Kecamatan Pedurungan dan sebagian wilayah Semarang Tengah juga memiliki tingkat ancaman sedang hingga tinggi.
Beberapa titik yang menjadi perhatian antara lain Kaligawe, Tambakrejo, Sawah Besar, Trimulyo, Terboyo, Kemijen, Tanjungmas, Bandarharjo, Muktiharjo, dan Mangkang.
“Wilayah dengan ancaman banjir tinggi terutama berada di dataran rendah pesisir utara. Beberapa kawasan tersebut perlu mendapat perhatian karena berpotensi terdampak genangan maupun banjir,” ujar Endro.
Selain banjir, ancaman tanah longsor juga perlu diwaspadai, terutama di kawasan perbukitan Kota Semarang.
BPBD mencatat sejumlah wilayah yang memiliki potensi kerawanan, di antaranya Kecamatan Candisari, khususnya Kelurahan Jomblang, serta Gajahmungkur.
Ancaman longsor juga terdapat di Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, dan sebagian wilayah Banyumanik, terutama kawasan Pudakpayung.
Endro menjelaskan, kondisi geografis yang berbukit membuat sejumlah kawasan tersebut rentan mengalami pergerakan tanah, terlebih ketika hujan dengan intensitas tinggi berlangsung dalam waktu lama.
“Untuk longsor, terutama berada di wilayah perbukitan. Di antaranya Candisari, Jomblang, Gajahmungkur, Sadeng di Gunungpati, serta sebagian Banyumanik, khususnya Pudakpayung,” jelasnya.
Menghadapi puncak musim hujan, BPBD Kota Semarang mulai memperkuat kesiapsiagaan dengan menyiapkan personel, peralatan, dan logistik kebencanaan.
Tim Reaksi Cepat (TRC) disiagakan untuk melakukan pemantauan kondisi lapangan hingga penanganan darurat apabila terjadi bencana. BPBD juga mengoptimalkan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), pemantauan tinggi muka air, serta informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Sejumlah peralatan pendukung turut disiapkan, mulai dari sarana evakuasi, perahu karet, pompa portabel, kendaraan operasional, hingga logistik untuk kebutuhan darurat.
“Jika hujan lebat berlangsung lama, kami memantau informasi BMKG dan ketinggian air di sungai maupun rumah pompa secara berkala. TRC siap bergerak untuk melakukan asesmen, evakuasi, dan penyaluran logistik,” kata Endro.
Dalam penanganan bencana, BPBD juga memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang bertanggung jawab terhadap penanganan infrastruktur seperti pompa, drainase, dan pengerukan sungai.
Sementara itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana menangani sungai dan rumah pompa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Dukungan penanganan pengungsi dan pelayanan kesehatan dilakukan oleh Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan. TNI, Polri, dan relawan juga dilibatkan untuk membantu proses evakuasi maupun penanganan di lapangan.
Kesiapsiagaan turut diperkuat melalui Kecamatan dan Kelurahan Tangguh Bencana. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) serta relawan di tingkat kampung diharapkan menjadi penghubung informasi apabila terjadi kondisi darurat.
Endro mengingatkan masyarakat agar turut meningkatkan kewaspadaan. Warga yang tinggal di kawasan rawan banjir dan longsor diminta memahami risiko serta menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.
Masyarakat diimbau rutin memantau informasi cuaca resmi dari BMKG dan peringatan BPBD, serta menjaga saluran air agar tidak tersumbat sampah serta melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan.
Setiap keluarga dianjurkan menyiapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, pakaian, dan makanan ringan untuk kebutuhan darurat.
Untuk mempercepat penanganan, masyarakat diminta segera melaporkan kejadian bencana maupun kondisi warga yang membutuhkan pertolongan melalui Call Center 112.
Endro menjelaskan, laporan yang masuk melalui layanan tersebut akan dipilah berdasarkan jenis kejadian dan diteruskan kepada instansi yang memiliki kewenangan, seperti BPBD, pemadam kebakaran, maupun Dinas Kesehatan.
- Kemenhaj Resmi Buka Tahap Pertama Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2027
- Pemkot Semarang Siapkan Skema PSEL dan Teknologi Pirolisis Tangani Sampah
- Restoran di Kota Semarang Tumbuh 10 Persen, Bapenda Peluang Optimalkan PAD
Terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo menyampaikan, mengapresiasi upaya Pemkot Semarang melalui dinas terkait, yang telah melakukan pengerukan saluran drainase untuk mengurangi sedimentasi.
"Di beberapa titik, Pemerintah Kota Semarang melalui dinas terkait, seperti PU dan Perkim, sudah mencoba melakukan pengerukan saluran kecil maupun besar untuk mengurangi sedimentasi," ujarnya.
Ia menilai, penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pengerukan saluran. Persoalan sampah yang menyumbat aliran air juga perlu mendapat perhatian serius.
"Kalau penanganan ini hanya dibebankan kepada pemerintah, tentu cukup berat dengan keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan. Karena itu, perlu peran serta masyarakat untuk menjaga lingkungannya dan tidak membuang sampah sembarangan," tegasnya.
Ia mengingatkan, kebiasaan membuang sampah ke sungai maupun saluran air justru memperbesar risiko banjir, karena sampah yang menumpuk di bagian hilir dapat menghambat aliran air hingga meluap ke jalan dan permukiman.
"Pada musim kering, kali atau saluran sering dijadikan tempat membuang sampah. Padahal, ketika musim hujan, sampah itu terbawa air dan menumpuk di bagian ujung saluran. Akibatnya, aliran air tersumbat dan meluap," ujarnya.
Rahmulyo juga meminta masyarakat tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan ketika musim hujan tiba. Menurutnya, pencegahan harus dilakukan sepanjang tahun agar saluran tetap berfungsi saat curah hujan meningkat.(-)
