Semarang, Jatengaja.com - Sebanyak 14 PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) di Jawa Tengah (Jateng) diketahui mengalami kekosongan jabatan komisaris utama.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno mengatakan, PT BPR BKK di Jawa Tengah banyak kekosongan komisaris utama, sehingga perlu segera diisi agar fungsi pengawasan bisa berjalan.

“Pemprov Jateng sebagai pemegang saham mayoritas berkewajiban untuk menyiapkan komisaris utama yang kompeten untuk mengisi kekosongan tersebut,” katanya pada acara Bimbingan Teknis Best Practice Pengawasan PT BPR BKK di Hotel Front One HK Resort, Kota Semarang, Senin 18 November 2024.

• Peran AgenBRILink Tingkatkan Inklusi Keuangan di Kabupaten Rejang Bengkulu
• BI dan Pemprov Jateng Kampanyekan Cabai Kering dan Pasta Bawang ke ASN Guna Kendalikan Inflasi
• KPR BRI Property Expo 2024: Penawaran Terbaik untuk Miliki Hunian Impian Anda
• Eks Pekerja Migran Indonesia Kini Lebih Berdaya, Berkat Program Pelatihan dari BRI Peduli
• Perkuat Kedaulatan Digital Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison dan GoTo Luncurkan Sahabat AI

Menurut Sekda, Pemprov Jateng telah menyiapkan calon komisaris utama dengan mem buat capacity building dan assessment dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) supaya memiliki kompetensi yang diharapkan dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai komisaris dengan baik.

“Fungsi komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasihat, supaya tata kelola lembaganya berjalan dengan baik,” ucapnya.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lanjut Sumarno, PT BPR BKK memiliki tanggung jawab untuk mendukung program pemerintah daerah serta berkontribusi dalam penguatan ekonomi daerah.

Oleh karenanya, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik dibutuhkan untuk mewujudkan visi misi tersebut.

“PT BPR BKK di Jawa Tengah diharapkan dapat terus maju. Kemajuan tersebut juga diharapkan dapat memberikan deviden kepada Pemprov Jateng,” tandasnya.

Sementara, Kepala Bagian BUMD Biro Perekonomian Pemprov Jateng, Agus Prastusio membeberkan, ada sebanyak 14 PT BPR BKK yang mengalami kekosongan jabatan komisaris utama.

“Atas kekosongan tersebut, telah dilakukan proses seleksi dan rapat umum pemegang saham (RUPS). Calon komisaris yang dilakukan seleksi tersebut juga telah mengikuti penilaian kamampuan dan kepatutan di OJK,” katanya.

Ia menambahkan secara umum kinerja konsolidasi 33 PT BPR BKK se-Jawa Tengah per Juni 2024 menunjukkan kinerja cukup baik. Itu ditunjukkan dengan aset sebesar Rp12,5 triliun, dana masyarakat Rp10,5 triliun, kredit Rp8,9 triliun, pendapatan Rp774,2 miliar, dan laba sebelum pajak Rp111,6 miliar. ***