Yusril Tegaskan Biarkan Kursi Wapres Kosong, Tak Perlu Diisi Pejabat Sementara

Jakarta, Jatengaja.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menegaskan,  kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak perlu diisi oleh pejabat sementara maupun dialihkan kepada triumvirat.

Yusril memastikan kekosongan wakil presiden (Wapres) tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan meskipun Presiden Prabowo Subianto sedang melaksanakan kunjungan kerja di luar negeri.

“Taka da Wapres, tidak diisi oleh siapa-siap,  Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu hanya membantu tugas-tugas Presiden,” kata Yusril usai bertemu Presiden di Istana Negara, Jakarta dilansir dari Infopublik.id, Kamis 12 November 2026. 

• Semarak Dies Natalis UTU, Jurusan Ilmu Komunikasi Gelar Seminar Nasional
• FK Undip Hadirkan Terapi Ozon dan PRP Sembuhkan Luka Kronis Penderita Lepra
• Dukung Pedoman OJK, AFPI Tekankan Pentingnya Deteksi Potensi Serangan Siber

Pernyataan Yusril menanggapi kekosangan jabatan Wapres, setelah Wapres Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan dari, Kamis 12 November 2026.

Menurut Menko Kumham Imipas, secara konstitusional, tugas utama Wakil Presiden adalah membantu kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan. 

Oleh karena itu, ketiadaan seorang wapres membuat Presiden Prabowo Subianto dapat memegang dan menjalankan seluruh kewenangan pemerintahan secara mandiri.

Yusril juga menepis anggapan bahwa kekosongan posisi tersebut secara otomatis memicu pengalihan tugas kepresidenan kepada triumvirat , yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan, saat kepala negara berhalangan hadir atau melawat ke luar negeri. 

“Presiden tetap mempunyai kewenangan penuh dalam memimpin pemerintahan dari mana pun, didukung oleh para menteri yang fokus pada bidang tugas masing-masing,” tandasnya.

Ia menambahkan keberadaan teknologi komunikasi modern saat ini dinilai sangat membantu kelancaran koordinasi jarak jauh antara kepala negara dan jajaran kabinet. 

Dengan demikian, urusan birokrasi dan pengambilan kebijakan strategis tetap dapat berjalan efektif tanpa hambatan berarti.

Terlebih lagi dalam sistem hukum tata negara Indonesia, Wakil Presiden tidak memiliki otoritas untuk mengambil keputusan atau kebijakan strategis secara mandiri tanpa mandat penuh dari kepala negara. 

Seluruh produk hukum atau keputusan yang ditandatangani oleh seorang Wakil Presiden pada dasarnya tetap berstatus sebagai keputusan resmi Presiden.

“Wakil Presiden  kalaupun ada di dalam negeri tak bisa mengambil keputusan. Keputusan Wakil Presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita,” ujar Yusril. (-)