Wali Kota Semarang Geser Anggaran Rp300 Miliar pada APBD Perubahan 2023 untuk Tangani Stunting dan Banjir

Semarang, Jatengaja.com - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menggeser anggaran senilai Rp300 miliar pada APBB Perubahan 2023 untuk tangani stunting dan banjir.

Pergeseran anggaran Rp300 miliar telah disepakati DPRD Kota Semarang dengan ditandai penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD perubahan tahun 2023.

Menurut Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu pergeseran anggaran Rp 300 miliar sesuai dengan aturan Kemendagri dan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada tahun 2022.

• Jajaran Polda Jateng Bantu 26 Sumur Bor dan 32 Pompa Air di Daerah Alami Kekeringan
• KAHGAMA Dorong Alumni Hukum UGM Ikuti Seleksi CASN Kejaksaan
• Pertamina Patra Niaga JBT Lepas Ratusan Ekor Penyu Lekang di Pantai Sodong Cilacap
• Wali Kota Semarang Bersama Pengusaha Luncurkan Program Cempaka untuk Tangani Kasus Stunting
• Obat Penurun Berat Badan ini Mengandung Racun Berbahaya

Meskipun ada beberapa anggaran yang digeser, Pemkot Semarang tidak akan mengalami defisit anggaran disaat kabupaten dan kota lain melakukan efisiensi.

“Sekitar Rp 300 miliar anggaran yang digeser tersebut, salah satunya untuk pemanfaatan terkait regulasi masalah pengentasan stunting. Selain itu ada pula anggaran yang diprioritaskan untuk pengendalian banjir,” katanya dilansir semarangkota.go.id, Kamis 21 September 2023.

Mbak Ita menambahkan pada APBD perubahan 2023 anggaran pengendalian banjir tersebut difokuskan pada proyek betonisasi serta pengaspalan yang dilakukan dengan e katalog.

“Harapannya dalam dua bulan bisa dilakukan pengerjaannya dan banjir di Semarang bisa terkendali,” tandasnya.

Sementara, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan melalui pergeseran anggaran ini berharap semua anggaran bisa terpakai. 

Sebelumnya memang ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilakukan evaluasi dan akhirnya dimasukkan pada kegiatan yang dibutuhkan masyarakat atau lembaga.

"Kita telah minta keterangan dan paparan dari OPD, nah sudah disampaikan dengan jelas dan sudah bisa pahami serta kita sepakati bersama. OPD lain juga ada, kita khawatirkan tidak terserap, tapi ternyata ada pengadaan misal di RWSN yang tenyata buat beli alat untuk meningkatkan tipe rumah sakit,” ujarnya. (-)