Pemkot Semarang Berupaya Pertahankan Predikat KLA Kategori Utama Tahun 2026

Semarang, Jatengaja.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang masih berupaya untuk mempertahankan predikat Kota Layak Anak (KLA) Kategori Utama pada 2026, sebagaimana diraih tahun lalu.

Saat ini, proses penilaian Kota Layak Anak masih berjalan dan pemerintah kota berupaya memenuhi sejumlah indikator yang belum tercapai untuk meraih predikat kategori utama.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pranyoto menyatakan masih ada sekitar 30 poin yang perlu dikejar untuk meningkatkan nilai evaluasi. 

• BNI Perluas Edukasi Keuangan, Jangkau Sekolah Rakyat di Berbagai Daerah
• Tahun 2026 Akan Berakhir, Menkeu Sebut Target Masih Kurang Rp514 Triliun
• Yusril Tegaskan Biarkan Kursi Wapres Kosong, Tak Perlu Diisi Pejabat Sementara

“Hasil akhir belum dapat dipastikan karena masih menunggu verifikasi lapangan dari pemerintah pusat. Harapannya kami masih tetap di kategori utama seperti tahun kemarin,” katanya.

Ia menjelaskan, belum dapat memastikan aspek mana saja yang mengalami penurunan nilai karena proses verifikasi masih berlangsung.

"Kami belum bisa mengatakan bagian mana yang nilainya turun. Saat ini masih proses verifikasi lapangan, sehingga semua indikator harus kita kejar," jelasnya.

Menurutnya, pencapaian predikat bukan menjadi tujuan utama, karena yang lebih penting adalah kualitas kebijakan, program, dan pembangunan yang mendukung pemenuhan hak serta perlindungan anak di Kota Semarang.

"Bukan nilai itu yang sebenarnya kita butuhkan, tetapi kualitas dari semua kegiatan, kebijakan, dan pembangunan terkait pemenuhan hak anak di Kota Semarang," tegasnya.

Untuk memenuhi berbagai indikator tersebut, DP3A terus memperkuat kolaborasi dengan sejumlah pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, organisasi nonpemerintah (NGO), media, lembaga pendidikan hingga Forum Anak.

Pranyoto menyebut Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) dan Forum Anak menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan Kota Layak Anak.

"DP3A tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus berkolaborasi dengan semua stakeholder. Mulai dari pengusaha, unsur pemerintah, NGO, media, sampai dunia pendidikan. Semua harus saling mendukung," ungkapnya.

Sejumlah aspek menjadi perhatian, di antaranya pemenuhan sarana dan prasarana ramah anak, fasilitas umum, tempat ibadah, lingkungan pendidikan, keluarga, hingga perlindungan anak di ruang digital.

Edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak juga terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dukungan kebijakan dan penganggaran dari Pemerintah Kota Semarang turut menjadi bagian penting dalam pemenuhan indikator tersebut.

"Pemenuhan hak anak ini harus dilakukan di semua lini. Baik sarana prasarana, pendidikan, lingkungan rumah tangga, tempat umum, maupun perlindungan anak di ruang online," katanya.

Dengan penguatan kolaborasi dan pemenuhan sekitar 30 poin yang masih menjadi pekerjaan rumah, DP3A berharap Kota Semarang dapat kembali meraih predikat Kota Layak Anak Kategori Utama pada penilaian 2026.(-)