minyak goreng mahal
Operasi Pasar Minyak Goreng Terus Dilakukan
Rabu, 23 Februari 2022 14:09 WIB
Penulis:Sulistya
Editor:Sulistya
Stok minyak goreng sawit di salah satu minimarket di Kota Semarang, terlihat kosong. (Jatengaja.com/Sulistya)
Semarang, Jatengaja.com – Operasi pasar minyak goreng akan terus dilakukan pemerintah, mengingat fakta di lapangan, minyak goreng masih langka dan harganya mahal.
Gubernur Jawa, Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, jadwal operasi perlu disampaikan kepada publik agar tidak memunculkan kekhawatiran. Seperti yang dilakukan sampai hari ini oleh beberapa pihak.
Dikatakan, sejak 21–23 Februari, operasi pasar minyak goreng dilakukan hampir menyeluruh di Jawa Tengah. Misalnya PT Sawit Juara yang mendistribusikan kurang lebih 32 ton minyak di Kota Semarang.
“Saya sudah komunikasi dengan pusat, dan sudah disiapkan jadwal-jadwalnya,” ujar Ganjar ditemui di rumah dinasnya, Rabu (23/2).
- Duh! AS Sebut Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee Fasilitasi Penjualan Barang Palsu
- Polda Jateng Bongkar Peredaran Minyak Goreng Oplosan di Kudus
- Ketua Umum MUI Jateng, Darodji Ajak Umat Islam Alihkan Rekening ke Bank Syariah
Ganjar mencontohan operasi pasar juga diadakan dari PT PPI, pada tanggal 21 sampai 23 Februari. Operasi pasar dilakukan di Purworejo, Kebumen, Kota Semarang, dan Kota Surakarta, dengan jumlah kurang lebih 3.000 liter untuk setiap daerah.
Dijelaskan, operasi pasar minyak goreng juga dilakukan Perum Bulog sejak 22–23 Februari. Yakni di Batang sebanyak 2.000 liter, Wonosobo 2.000 liter, dan Grobogan 3.000 liter.
Selain itu PT BES juga melakukan operasi pasar minyak goreng. Totalnya 123.000 liter atau kurang lebih 10.250 dus dibagikan ke Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, Salatiga, Jepara, Batang, Magelang, Purbalingga, dan beberapa kota lainnya.
“Kalau kita ngelihat kondisi ini, rasa-rasanya publik harus tahu terkait dengan operasi pasar. Karena tadi pagi saya masih ditanyain teman-teman dari demak bahwa kok minyaknya masih mahal dan langka,” ujarnya.
Gubernur berharap pemerintah pusat mengambil tindakan tegas terkait kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) 20 persen yang harus dibagikan kepada masyarakat. Sehingga masalah minyak goreng dapat segera ditanggulangi. (-)