Menteri BUMN Prediksikan 2022, Harga Pupuk Non Subsidi Bakal Kembali Melonjak

Jakarta, Jatengaja.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memprediksikan  harga pupuk non subsidi bakal kembali mengalami lonjakan signifikan pada 2022.

Menurut   Erick Thohir  kenaikan harga pupuk non subsidi ini disebabkan oleh melonjaknya harga bahan baku di pasar global yang terjadi sejak pertengahan tahun 2021.

Prediksi kenaikan harga pupuk non subsidi  ini disampaikan Menteri BUMN, Erick Thohir dalam acara peluncuran Holding BUMN Pangan pada Rabu, 12 Januari 2022 di Jakarta. 

• Balatkop dan UMKM Jateng Buka Pelatihan Berjenjang 2022, Ini Link Pendaftaran
• Simak, Tarif Baru Berkunjung ke Lawang Sewu
• Hero Telkom Diminta Lebih Mendekat ke Pelanggan

"Ketika kita bicara pupuk, bahan baku pupuk naik sampai tiga kali lipat. Artinya ada tekanan yang akan kita hadapi juga tahun 2022 ini," katanya melalui Youtube Kementerian BUMN, Rabu, 12 Januari 2022.

Adapun sepanjang tahun lalu, rata-rata kenaikan harga pupuk mencapai hampir tiga kali lipat. Khusus untuk pupuk urea, harganya terbang hingga 235,85%. Sementara untuk diamonium fosfat naik 76,95%.

Awal tahun ini, ada keluhan dari petani sawit bahwa ada lonjakan harga pupuk hingga 100%. Dari harga normal di kisaran Rp280.000 per sak (50 kilogram), kini meroket menjadi Rp500.000, hampir menyamai dengan harga gula 50 kg sebesar Rp650.000.

Selain pupuk, Erick mengatakan, lonjakan harga juga pada industri kelapa sawit. Meningkatnya harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar global menyebabkan masyarakat menjerit karena harga minyak goreng ikut terkerek.

"Memang di kelapa sawit kita diuntungkan harganya mahal tetapi tentu ibu-ibunya jadi gundah. Ini hal yang terjadi," tukasnya.

Dengan terbentuknya Holding BUMN Pangan, Erick mendorong agar PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI yang ditunjuk memimpin holding tersebut bisa meningkatkan rantai pasok pangan melalui inovasi dan penerapan teknologi guna meningkatkan ketahanan pangan.

Terutama dalam menjaga stabilitas pangan dalam negeri sehingga tidak bergejolak signifikan ketika terjadi perubahan harga. Pasalnya, ketika terjadi kenaikan harga maka akan berdampak terhadap nilai tukar petani (NTP) yang rendah.

Dia pun mengajak jajarannya bergotong royong membangun yang namanya ekosistem Indonesia guna memperkuat pangan nasional. Ekosistem Indonesia itu terdiri dari pemerintah pusat, emerintah daerah semua kalangan baik Lembaga Kementerian, swasta, UMKM, petani termasuk BUMN sektor lainnya.

"Saya berharap ID FOOD melalui sinergitas dengan Himbara, PTPN, PT Pupuk, Perhutani, melakukan pendampingan daripada hasil untuk para petani, peternak dan nelayan, dan juga solusi pembiayaan yang benar dengan data yang benar," katanya.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Daniel Deha pada 13 Jan 2022